BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Permasalahan
Perkembangan kegiatan pemerintah dari tahun ke tahun semakin bertambah. Masalah tersebut disebabkan dengan bertambahnya jumlah penduduk yang sangat cepat dan juga diperparah dengan gejala krisis ekonomi yang berkepanjangan yang melanda Indonesia. Hal ini baik secara langsung atau tidak langsung, mengakibatkan peranan pemerintah selalu meningkat di semua sektor kegiatan dalam menyediakan sarana dan prasarana layanan masyarakat (public goods and services) yang nantinya, berdampak kepada sistem pengeluaran pemerintah yang jumlahnya semakin meningkat. Dengan meningkatnya pengeluaran pemerintah (government expenses), dapat membuat beban pengeluaran pemerintah semakin bertambah.
Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah membutuhkan sumber penerimaan negara yang cukup besar. Karena itulah pemerintah melakukan pemungutan pajak. Alasan pemerintah melakukan pemungutan pajak karena pajak selain bertujuan mengisi keuangan atau kas negara (Fungsi Budgetair) untuk membiayai kegiatan-kegiatan rutin pemerintah, pajak juga digunakan oleh pemerintah untuk tujuan-tujuan tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah (Fungsi Regulerend) seperti melakukan pembangunan di semua sektor, pencapaian pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, dan juga mengadakan redistribusi pendapatan serta stabilitas ekonomi.
Jumlah penerimaan pajak dari tahun ke tahun semakin meningkat jumlahnya. Hal ini dapat dilihat di dalam perubahan penerimaan dari sumber perpajakan tahun 2005 yang tercantum didalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tahun 2005, dimana jumlah penerimaan pajak tahun 2005 ditetapkan sebesar Rp 319,4 triliun. Dalam APBN 2005 penerimaan pajak ditetapkan sebesar Rp 297,8 triliun, dengan demikian penerimaan negara dari pajak meningkat sebesar 7,6% dan kontribusi pajak dalam APBN-P mencapai 35%. Dengan meningkatnya jumlah penerimaan pajak, diharapkan pemerintah dapat mendistribusikan dan mengaolakasikan pendapatan tersebut secara adil dan merata, sehingga setiap masyarakat yang berada di setiap penjuru daerah dapat menikmati dan juga merasakan.
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Permasalahan
Perkembangan kegiatan pemerintah dari tahun ke tahun semakin bertambah. Masalah tersebut disebabkan dengan bertambahnya jumlah penduduk yang sangat cepat dan juga diperparah dengan gejala krisis ekonomi yang berkepanjangan yang melanda Indonesia. Hal ini baik secara langsung atau tidak langsung, mengakibatkan peranan pemerintah selalu meningkat di semua sektor kegiatan dalam menyediakan sarana dan prasarana layanan masyarakat (public goods and services) yang nantinya, berdampak kepada sistem pengeluaran pemerintah yang jumlahnya semakin meningkat. Dengan meningkatnya pengeluaran pemerintah (government expenses), dapat membuat beban pengeluaran pemerintah semakin bertambah.
Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah membutuhkan sumber penerimaan negara yang cukup besar. Karena itulah pemerintah melakukan pemungutan pajak. Alasan pemerintah melakukan pemungutan pajak karena pajak selain bertujuan mengisi keuangan atau kas negara (Fungsi Budgetair) untuk membiayai kegiatan-kegiatan rutin pemerintah, pajak juga digunakan oleh pemerintah untuk tujuan-tujuan tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah (Fungsi Regulerend) seperti melakukan pembangunan di semua sektor, pencapaian pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, dan juga mengadakan redistribusi pendapatan serta stabilitas ekonomi.
Jumlah penerimaan pajak dari tahun ke tahun semakin meningkat jumlahnya. Hal ini dapat dilihat di dalam perubahan penerimaan dari sumber perpajakan tahun 2005 yang tercantum didalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tahun 2005, dimana jumlah penerimaan pajak tahun 2005 ditetapkan sebesar Rp 319,4 triliun. Dalam APBN 2005 penerimaan pajak ditetapkan sebesar Rp 297,8 triliun, dengan demikian penerimaan negara dari pajak meningkat sebesar 7,6% dan kontribusi pajak dalam APBN-P mencapai 35%. Dengan meningkatnya jumlah penerimaan pajak, diharapkan pemerintah dapat mendistribusikan dan mengaolakasikan pendapatan tersebut secara adil dan merata, sehingga setiap masyarakat yang berada di setiap penjuru daerah dapat menikmati dan juga merasakan.
