BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Dalam perusahaan sebuah sistem sangat dibutuhkan. Sepanjang hidup suatu perusahaan banyak individu atau group yang menginginkan informasi tertentu mengenai posisi dan aktivitas dari perusahaan tersebut. Untuk itu sebuah sistem harus dirancang untuk melayani berbagai pemakai dari informasi, termasuk didalamnya pemilik perusahaan, pengelola, kreditur dan pemerintah. Sistem akuntansi terdiri dari kegiatan-kegiatan manusia yang menjalankan kegiatan-kegiatan tersebut, alat-alat dan jaringan dokumen, catatan-catatan dan laporan-laporan yang ada dalam suatu organisasi guna menyajikan informasi keuangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan terutama pengelola perusahaan.
Tujuan penyusunan sistem adalah:
1. Memperbaiki informasi
2. Memperbaiki internal chek dan pengawasan akuntansi
3. Mengurangi biaya administrasi
Untuk mendapatkan sistem yang baik maka pengawasan dan pengendalian harus dijalankan sebaik-baiknya. Alat pengendalian itu bisa berupa kebijakan-kebijakan dan prosedur dan selanjutnya kebijakan dan prosedur itu yang akan membentuk suatu struktur pengendalian intern. Istilah sistem pengendalian intern mempunyai dua pengertian dalam arti sempit dan dalam arti luas. Bambang Hartadi (1997:3) memberikan pengertian : Dalam arti sempit istilah tersebut merupakan prosedur-prosedur dan mekanis untuk memeriksa ketelitian dari data-data administrasi seperti pencocokan penjumlahan mendatar dan penjumlahan kebawah. Dalam arti luas SPI merupakan sistem yang terdiri dari berbagai unsur dengan tujuan untuk melindungi harta milik, meneliti ketepatan dan sampai seberapa jauh data akuntansi dapat dipercaya mendorong efisiensi dan menjamin dipatuhinya kebijakan perusahan.
Menurut Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) seksi 319, SPI mempunyai tiga unsur yaitu lingkungan pengendalian, sistem akuntansi dan prosedur pengendalian. Lingkungan pengendalian mencerminkan keseluruhan sikap kesadaran dan tindakan dari dewan komisaris, manajemen pemilik dan pihak lain mengenai pentingnya pengendalian dan tekananya pada satuan usaha yang bersangkutan. Unsurunsur dalam sistem pengendalian intern meliputi:
a. Sistem pemberian wewenang dapat berupa pemberian wewenang untuk hal khusus atau untuk hal umum yaitu mengenai transaksi tertentu atau mengenai sekelompok transaksi yang sifatnya serupa.
b. Sistem persetujuan mengawasi agar transaksi dilaksanakan sesuai dengan kebijaksanaan pimpinan dengan cara menyetujui secara tertulis pada dokumen tertentu untuk tujuan itu.
c. Sistem pemisahan tugas mempunyai fungsi untuk mengawasi agar terdapat internal chek (pengecekan silang) karena dapat diketahui apa yang dilaksanakan oleh seorang petugas tidak menyimpang dengan cara mencocokkan hasil pekerjaannya dengan pekerjaan orang lain mengenai transaksi yang sama. Misal: petugas penyimpanan diawasi melalui tugas pencatatan .
d. Sistem pengawasan fisik yang cukup untuk mencegah adanya pencurian
dan kerusakan fisik barang yang diperlukan dalam proses usaha.
e. Sistem pemeriksaan intern mempunyai fungsi penting karena melalui sistem ini maka dapat dijaga agar sistem yang lain yang merupakan unsurunsur dalam sistem pengendalian intern tetap berfungsi. Perusahaan yang bertujuan untuk mencari laba dalam usahanya memerlukan sebuah sistem dan prosedur yang efektif karena sistem dan
