| No | JUDUL SKRIPSI |
|
|
|
|
| 95 | Pertanggungjawaban pidanan pemilik panti asuhan terhadap kekerasan yang dilakukan pada anak |
| 94 | Penerapan Ketentuan Pidana Terhadap Anggota Kepolisian Pelaku Penganiayaan Terhadap Tersangka Ditinjau dari Perspektif Perlindungan Terhadap Tersangka |
| 93 | Analisa Yuridis Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Perpajakan |
| 92 | Peran Kejaksaan Dalam Penentuan Hak Restitusi Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor 1554Pid. B2012PN.Mdn) |
| 91 | Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penguasaan Senjata Api Oleh Masyarakat Sipil (Studi Putusan No. 370Pid.Sus2016PN-Mdn) |
| 90 | Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Bebas (vrijspraak) terhadap Terdakwa dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi |
| 89 | Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik |
| 88 | Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik |
| 87 | Eksistensi Grasi dalam Perspektif Hukum Pidana |
| 86 | Sah Tidaknya Penetapan Status Tersangka Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Yang Diajukan Sebagai Alasan Pra Peradilan Ditinjau Dari Hukum Acara Pidana Di Indonesia |
| 85 | Penerapan Ketentuan Pidana Dalam Kekerasan Fisik Terhadap Istri Ditinjau Dari Aspek Perlindungan Terhadap Korban |
| 84 | Pertanggungjawaban Pidana Dokter Yang Melakukan Malpraktek (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 365KPID2012) |
| 83 | Analisis Yurisdis mengenai Penanganan Perkara Terhadap Dokter Yang Tidak Memiliki Surat Izin Praktek ( Studi Putusan Nomor.110kPid.Sus2012 |
| 82 | Visum Et Repertum Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Matinya Seseorang Dilihat Dalam Perspektif Viktimologi |
| 81 | Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Hal Terjadinya Kebakaran Lahan |
| 80 | Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Incest |
| 79 | Kedudukan Rekaman CCTV Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Korupsi Setelah Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20PUU-XIV2016 |
| 78 | Profesionalisme Polri Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia |
| 77 | Kajian Hukum Mengenai Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang |
| 76 | Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pemilik Satwa yang Dilindungi Tanpa Izin |
| 75 | Analisis Hukum Mengenai Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Perspektif Kriminolog |
| 74 | Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Incest |
| 73 | Tinjauan Viktimologi Terhadap Anak Dalam Putusan Pidana Bersyarat Bagi Guru Yang Melakukan Kekerasan Di Lingkungan Sekolah |
| 72 | Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Korporasi |
| 71 | Pertanggungjawaban Pidana Orang Yang Mempekerjakan Seseorang Di Kapal Tanpa Dokumen Yang Dipersyaratkan |
| 70 | Kajian Hukum Mengenai Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Sekolah |
| 69 | Analisis Yuridis dan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Anak |
| 68 | Kajian Hukum Mengenai Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Sekolah |
| 67 | Visum Et Repertum Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Matinya Seseorang Dilihat Dalam Perspektif Viktimologi |
| 66 | Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Korporasi |
| 65 | Pertanggungjawaban pidanan pemilik panti asuhan terhadap kekerasan yang dilakukan pada anak |
| 64 | Penerapan Ketentuan Pidana Terhadap Anggota Kepolisian Pelaku Penganiayaan Terhadap Tersangka Ditinjau dari Perspektif Perlindungan Terhadap Tersangka |
| 63 | Analisa Yuridis Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Perpajakan |
| 62 | Peran Kejaksaan Dalam Penentuan Hak Restitusi Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor 1554Pid. B2012PN.Mdn) |
| 61 | Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penguasaan Senjata Api Oleh Masyarakat Sipil (Studi Putusan No. 370Pid.Sus2016PN-Mdn) |
| 60 | Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Bebas (vrijspraak) terhadap Terdakwa dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi |
| 59 | Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik |
| 58 | Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik |
| 57 | Eksistensi Grasi dalam Perspektif Hukum Pidana |
| 56 | Sah Tidaknya Penetapan Status Tersangka Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Yang Diajukan Sebagai Alasan Pra Peradilan Ditinjau Dari Hukum Acara Pidana Di Indonesia |
| 55 | Penerapan Ketentuan Pidana Dalam Kekerasan Fisik Terhadap Istri Ditinjau Dari Aspek Perlindungan Terhadap Korban |
| 54 | Pertanggungjawaban Pidana Dokter Yang Melakukan Malpraktek ( Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 365KPID2012 ) |
| 53 | Analisis Yurisdis mengenai Penanganan Perkara Terhadap Dokter Yang Tidak Memiliki Surat Izin Praktek ( Studi Putusan Nomor.110kPid.Sus2012 |
| 52 | Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Hal Terjadinya Kebakaran Lahan |
| 51 | Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Incest |
| 50 | Kedudukan Rekaman CCTV Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Korupsi Setelah Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20PUU-XIV2016 |
| 49 | Profesionalisme Polri Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia |
| 48 | Kajian Hukum Mengenai Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang |
| 47 | Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pemilik Satwa yang Dilindungi Tanpa Izin |
| 46 | Analisis Hukum Mengenai Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Perspektif Kriminolog |
| 45 | Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Incest |
| 44 | Tinjauan Viktimologi Terhadap Anak Dalam Putusan Pidana Bersyarat Bagi Guru Yang Melakukan Kekerasan Di Lingkungan Sekolah |
| 43 | Pertanggungjawaban Pidana Orang Yang Mempekerjakan Seseorang Di Kapal Tanpa Dokumen Yang Dipersyaratkan |
| 42 | Analisis Yuridis dan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Anak |
| 41 | Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Membawa Lari Perempuan |
| 40 | Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Perjudian Online Yang Dilakukan Oleh Anak |
| 39 | Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga |
| 38 | Akibat Hukum Wanprestasi Berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Pesawat Antara CV Saka Export Melawan PT Lion Air |
| 37 | Wanprestasi Dan Penyelesaiannya Dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Pada Bank BNI |
| 36 | Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Di Tinjau Dari Hukum Perikatan |
| 35 | Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Melalui Media Elektronik |
| 34 | Analisis Hukum Putusan Pembatalan Pernikahan |
| 33 | Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika |
| 32 | Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri |
| 31 | Analisis Hukum Tindak Pidana Perkawinan Tanpa Izin Isteri Pertama |
| 30 | Putusan Pembatalan Perkawinan Karena Tidak Adanya Izin Poligami |
| 29 | Sanksi Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak |
| 28 | Tinjauan Hukum Terhadap Tindaka Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Seorang PNS |
| 27 | Tinjauan Viktimologis Tindak Pidana Penipuan Online Shope Melalui Situs Jejaring Sosial |
| 26 | Tindak Pidana Perbuatan Cabul Terhadap Anak |
| 25 | Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Peredaran Narkotika |
| 24 | Tanggung Jawab Pelaku Usaha Virtual Office |
| 23 | Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Melalui Penggunaan Media Sosial |
| 22 | Akibat Perkawinan Campuran Terhadap Anak Dan Harta Benda Yang Diperoleh Sebelum Dan Sesudah Perkawinan |
| 21 | Upaya Penanggulangan Kejahatan Pornografi Dalam Media Internet Oleh Pihak Kepolisian |
| 20 | Upaya Penanggulangan Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Penegak Hukum Militer |
| 19 | Upaya Aparat Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Yang Terjadi Pada Konflik Horizontal Di Kabupaten Luwu |
| 18 | Tinjauan Kriminologi Tentang Kejahatan Begal Yang Menggunakan Senjata Tajam |
| 17 | Peranan Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pengguguran Kandungan |
| 16 | Peranan Patroli Polisi Dalam Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Kejahatan |
| 15 | Peranan Patroli Polisi Dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas |
| 14 | Peran Penyidik Polri Dalam Penyidikan Tindak Pidana |
| 13 | Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembajakan Software |
| 12 | Fungsi Patroli Polisi Dalam Melakukan Penanggulangan Kejahatan |
| 11 | Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Phedofilia |
| 10 | Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Bagi Anak Di Bawah Umur Menurut Undang – Undang |
| 9 | Tinjauan Tentang Pencabutan Keterangan Terdakwa Dalam Persidangan Dan Implikasi Yuridisnya |
| 8 | Peranan Penyidik Dalam Membantu Penyelesaian Tindak Pidana Narkoba |
| 7 | Peranan Visum Et Repertum Pada Tahap Penyidikan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Perkosaan |
| 6 | Penegakan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Dalam Upaya Pelaksanaan Konservasi Taman Nasional Bali Barat |
| 5 | Kriminalisasi Kumpul Kebo ( Samen Leven ) Menurut Rancangan Kitab Undang-Undang |
| 4 | Jaminan Penangguhan Penahanan Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana |
| 3 | Eksistensi Grasi Dalam Perspektif Hukum Pidana |
| 2 | A3nalisis Dos Attack Terhadap Website (Server) Milik Pihak Lain 2Dalam Perspektif Hukum Pidana Posi... |
| 1 | Makalah "Adopsi Merupakan Solusi Bagi Anak Jalanan Dalam Prespektif Ham" |