BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Penelitian
Salah satu permasalahan utama dalam pelaksanaan pembangunan adalah tersedianya dana. Dalam sistem kenegaraan yang modern, pajak merupakan tulang punggung pembiayaan pelaksanaan pembangunan. Pajak juga sangat berperan dalam menggerakkan roda-roda perekonomian secara makro, yaitu sebagai stimulus fiskal yang terkait dengan iklim investasi, tingkat pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan kestabilan perekonomian. Sebagai wujud dari kemandirian bangsa, sudah seharusnya masyarakat sebagai Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya, sebagai kewajiban kenegaraan, dalam pembiayaan negara untuk pembangunan nasional.
Mekanisme pemenuhan kewajiban perpajakan di Indonesia telah diatur melalui undang-undang perpajakan. Melalui reformasi perpajakan sejak tahun 1983 dan disusul dengan perubahan-perubahan lainnya dalam undang-undang perpajakan, sistem perpajakan Indonesia telah berubah dari sistem official assessment menjadi sistem self assessment. Dalam sistem self assessment ini Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri jumlah pajak yang terutang, serta melaporkan kewajiban perpajakannya. Penerapan sistem ini bukan berarti Wajib Pajak diberi kebebasan penuh untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai kehendaknya sebab dalam undang-undang perpajakan juga telah diatur mekanisme pengawasan bagi
Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar. Pemberian kesempatan kepada Wajib Pajak melaksanakan kewajiban perpajakan melalui sistem self assessment ini diharapkan akan semakin meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak sehingga penerimaan negara diharapkan semakin meningkat.
Disamping meningkatkan penerimaan negara untuk pembiayaan pembangunan, setiap tahun pasti terdapat kasus dimana Wajib Pajak memohon pengembalian atas pajak yang lebih bayar atau sering disebut restitusi, terutama di bidang Pajak Pertambahan Nilai. Wajib Pajak mempunyai hak atas restitusi karena adanya kelebihan pembayaran pajak yang telah disetor ke kas negara dan diharapkan dengan hasil dari restitusi tersebut akan dapat membantu arus kas usahanya.
Bagi Wajib Pajak yang telah memenuhi syarat yang sah untuk pengembalian kelebihan pajak sudah seharusnya segera dikabulkan permohonan restitusinya karena disamping pertimbangan ekonomi Wajib Pajak, hal ini merupakan kewajiban bagi negara untuk memenuhinya. Permasalahan yang timbul adalah adanya upaya kecurangan atas restitusi-restitusi Pajak Pertambahan Nilai tersebut. Kasus-kasus kecurangan restitusi ini tentu saja sangat merugikan negara karena seharusnya pajak yang direstitusikan dapat digunakan sebagai biaya pembangunan.
Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan untuk Tahun Anggaran 1999/2000 menunjukkan adanya kecurangan dalam
