| No | JUDUL TESIS |
|
|
| 78 | Eksistensi Gambang Semarang Dan Perlindungan Hukumnya Menurut Undang-Undang Hak Cipta |
| 77 | Implementasi Uu No.41 Tahun 1999 Terhadap Pembinaan Masyarakat Desa Hutan Dalam Pengelolaan Dan Menjaga Kelestarian Hutan |
| 76 | Pembiayaan
Syariah Dengan Prinsip Bagi Hasil Menurut Uu No 21 Tahun 2008 Tentang
Perbankan Syariah Dari Sudut Pandang Hukum Islam |
| 75 | Implementasi
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Para
Pengrajin Di Bidang Kerajinan Perak Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) |
| 74 | Penerapan Itikad Baik Sebagai Alasan Pembatalan Merek Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek |
| 73 | Perlindungan Nasabah Kartu Kredit Diinjau Dari Undang – Undang no. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen |
| 72 | Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan |
| 71 | Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba Di Indonesia |
| 70 | Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Malpraktik Kedokteran |
| 69 | Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi |
| 68 | Pembinaan Karier Ketenagakerjaan Dalam Perbankan |
| 67 | Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas Dalam Pelanggan Merek |
| 66 | Analisis Asas Pemberian Manfaat Dan Perlindungan Yang Seimbang Antara Kreditor Dan Debitor |
| 65 | Memantapkan Profesionalisme Polri Dibidang Penegakan Hukum Dalam Rangka Mewujudkan Supremasi Hukum |
| 64 | Standar Kepentingan Umum Dalam Permohonan Kepailitan Oleh Kejaksaan Menurut Hukum Kepailitan |
| 63 | Pidana Pengawasan Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia |
| 62 | Penyelesaian Sengketa Jual-Beli Barang Secara Internasional |
| 61 | Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil Di Bidang Pangan Dalam Kemasan Di Kota Semarang Terhadap Regulasi Sertifikasi Produk Halal |
| 60 | Pelabelan Produk Pangan Yang Mengandung Bahan Rekayasa Genetika Sebagai Wujud Asas Keterbukaan Informasi |
| 59 | Implementasi
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Terkait Dengan
Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Dan Penetapan
Peraturan Desa |
| 58 | Kedudukan Pidana Seumur Hidup Dalam Sistim Hukum Pidana Nasional |
| 57 | Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Ketentuan Pidana Di Luar KUHP |
| 56 | Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Penyelesaian Kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) |
| 55 | Pertanggungjawaban Pidana dalam Perspektif Hukum Islam |
| 54 | Pertanggungjawaban Pidana Atas Perbuatan Pidana Yang Dilakukan Anak-Anak |
| 53 | Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan |
| 52 | Persekongkolan Tender Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Dalam Praktek
Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Kota Pematang Siantar Ditinjau Dari UU
Nomor 5 Tahun 1999 |
| 51 | Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Pembiayaan Perusahaan Dengan Sistem Anjak Piutang |
| 50 | Kewenangan Hukum Yayasan Karya Cipta Indonesia (KCI) Dalam Perlindungan Hukum Hak Cipta Karya Musik Indonesia Di Indonesia |
| 49 | Perlindungan Karya Cipta Kebaya Sebagai Aset Nasional Yang Bernilai Tinggi |
| 48 | Pembentukan Peraturan Hukum Daerah Yang Demokratis Oleh Pemerintah Daerah |
| 47 | Peranan Penyidik Polri Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkoba Di Sumatera Utara |
| 46 | Perlindungan Hukum Bagi Saksi Dalam Proses Peradilan Pidana |
| 45 | Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi |
| 44 | Pola Penyelesaian Kejahatan Menurut Kultur Duan Lolat Di Maluku Tenggara Barat (MTB) Sebagai Sarana Non-Penal |
| 43 | Peran Penegakan Hukum Oleh Publik Dalam Tindak Pidana Mayantara |
| 42 | Pengaruh Kebijakan Sunset Policy Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak |
| 41 | Penerapan Teknologi (Paten) Pada Pendistribusian Gas oleh PT. Perusahaan Gas Negara (Persero), Tbk |
| 40 | Kewenangan Pengajuan Permohonan Pailit Terhadap Perusahaan Asuransi |
| 39 | Pengawasan Ombudsman Terhadap Penyelenggara Negara Dan Pemerintahan |
| 38 | Peranan Organisasi Perguruan Seni Beladiri Pencak Silat Dalam Meminimalisasi Kejahatan |
| 37 | Merek Kolektif Sebagai Alternatif Perlindungan Merek Bersama Untuk Mengurangi Tingkat Persaingan Usaha |
| 36 | Strategi Penegakan Hukum Dalam Rangka Meningkatkan Keselamatan Lalu Lintas Dan Mewujudkan Masyarakat Patuh Hukum |
| 35 | Pelaksanaan Pembinaan Anak Nakal Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Dalam Perspektif Model Pembinaan Anak Perorangan |
| 34 | Urgensi Komunikasi Hukum Terhadap Pengelolaan Zakat Profesi Di Kabupaten Temanggung |
| 33 | Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pengadilan Dalam Proses Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri |
| 32 | Tanggung Jawab Direksi Persero Pada Pengelolaan Penyertaan Modal Negara Dalam Hal Terjadi Kerugian |
| 31 | Studi Kriminologi Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Kota Kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur |
| 30 | Eksistensi Dan Perlindungan Karya Cipta Motif Batik Kebumen Sebagai Kekayaan Intelektual Tradisional |
| 29 | Perlindungan Hukum Karya Cipta Batik Solo Sebagai Kekayaan Intelektual Tradisional Di Indonesia |
| 28 | Prospek Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dalam Kesenian Tradisional Di Indonesia |
| 27 | Kejahatan Korporasi Dalam Kasus Luapan Lumpur Lapindo Brantas Incorporated |
| 26 | Penataan Lingkungan Industri Kecil Dan Menengah Untuk Meningkatkan
Ekonomi Rakyat Dalam Perspektif Kebijaksanaan Publik Di Kabupaten Kudus |
| 25 | Kebijakan Pariwisata Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Semarang |
| 24 | Upaya Hukum Kasasi Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Putusan Bebas (VRIJSPRAAK) Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia |
| 23 | Implementasi UU no 19 Tentang Hak Cipta |
| 22 | Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Di Bidang Pendidikan |
| 21 | Hukum Pidana Adat Baduy Dan Relevansinya Dalam Pembaharuan Hukum Pidana |
| 20 | Copyleft
Dalam Perspektif Hukum Islam Sebagai Alternatif Solusi Perbedaan
Pandangan Tentang Hak Cipta Dalam Masyarakat Islam Indonesia |
| 19 | Perlindungan Hukum Terhadap Franchisee Dalam Perjanjian Franchise Di Indonesia |
| 18 | Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Kontrak Penulisan Bahan Belajar Antara Universitas Terbuka Dengan Penulis Bahan Belajar |
| 17 | Model
Alternatif Pengelolaan Perikanan Berbasis Hukum Adat Laot Di Kabupaten
Aceh Jaya Menuju Keberkelanjutan Lingkungan Yang Berorientasi
Kesejahteraan Masyarakat |
| 16 | Regional Branding “Solo The Spirit Of Java” (Suatu Tinjauan Dari Aspek Hak Kekayaan Intelektual) |
| 15 | Penanggulangan Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Pembajakan CdVcd |
| 14 | Strategi
Penegakan Hukum Disiplin Anggota Polri Guna Mewujudkan Good Governance
Dan Clean Government Di Internal Polri Dalam Rangka Memantapkan Citra
Polri |
| 13 | Studi
Perbandingan Pengaturan Tentang Corporate Social Responsibility Di
Beberapa Negara Dalam Upaya Perwujudan Prinsip Good Corporate Governance |
| 12 | Konsep Batas Wilayah Laut Antar Daerah Kota Semarang Dengan Kabupaten Kendal Sebagai Upaya Penataan Tata Ruang Wilayah Pesisir |
| 11 | Analisis Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil (Mudharabah) Antara Debitur Dan Bank Dengan Sistem Syari’ah |
| 10 | Malfungsi Administrasi Tim Pertimbangan Perijinan Pengangkatan Anak Di Kabupaten Kendal |
| 9 | Implementasi Traffic Accident Analysis Guna Menanggulangi Kecelakaan Lalu Lintas |
| 8 | Analisis Hukum Pembinaan Usaha Kecil Dan Koperasi Oleh BUMN9.
Implementasi Traffic Accident Analysis Guna Menanggulangi Kecelakaan
Lalu Lintas |
| 7 | Penegakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Pembunuhan Bayi Di Wilayah DIY |
| 6 | Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce |
| 5 | Pengelolaan Terminal Terpadu Guna Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi
Daerah Dalam Kaitannya Dengan Pelaksanaan Undang-Undang no. 2 tahun 1999 |
| 4 | Pelaksanaan
Asas Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Perusahaan Daerah
Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Sukoharjo |
| 3 | Analisis Terhadap Akad Di BMT Safinah Klaten |
| 2 | Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 4 |
| 1 | Pelaksanaan
Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan Sebagai Alat Kelengkapan DPRD Dalam
Menjaga Martabat dan Kehormatan Anggota DPRD Berdasarkan Kode Etik DPRD |
|
|