95. Sistem Penerimaan Pajak Sarang Burung Sebagai Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Tegal Program Studi D3 Akuntansi Jurusan Akuntansi

Abstaraksi


Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan asli dari potensi suatu daerah. Salah satu sumber dari pendapatan asli daerah adalah pajak daerah oleh karena itu perlu digali potensi yang ada di daerah tersebut. Kabupaten Tegal mempunyai banyak potensi pajak daerah yang baru salah satunya adalah pajak sarang burung. Sarang burung usaha dengan menangkarkan burung untuk diambil sarangnya, burung yang dibudidayakan adalah burung walet dan sriti. Potensi dari pajak sarang burung ini cukup besar tapi bagaimana sistem penerimaan sarang burung tersebut sebenarnya.. Potensi penerimaan pajak sarang yang begitu besar apakah mampu digali dengan maksimal atau malah terhambat oleh kendala-kendala yang sulit dipecahkan. Tujuan dari penelitian ini bagi pemerintah daerah adalah untuk memberi masukan bagaimana meningkatkan penerimaan pajak sarang burung yang ada sesuai dengan potensi pajak tersebut yang cukup besar dan meningkatkan kesadaran pengusaha sarang burung tentang sistem pajak penerimaan sarang burung tersebut.

Metode pengumpulan data pada tugas akhir ini menggunakan metode wawancara, observasi, dan daftar pustaka, sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif naratif. Lokasi kajian dalam penelitian ini adalah Dinas Pendapatan Daerah dan tempat pembudidayaan sarang burung di Kabupaten Tegal. Objek kajian dalam penelitian ini adalah Sistem penerimaan pajak sarang burung di Kabupaten Tegal sebagai Penerimaan Asli Daerah.

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukan bahwa sistem penerimaan pajak sarang burung di Kabupaten Tegal sudah berjalan cukup baik dilihat dari fungsi-fungsi internal yang terkait seperti Kasi pendaftaran, Kasi pendataan, Kasi penetapan, Bendahara penerima, Kasi pembukuan, dan Kasi penagihan telah bekerja sesuai dengan standar yang telah di tetapkan dan menghasilkan dokumen dan catatan akuntansi yang dibutuhkan. Akan tetapi untuk pengendalian internal dari sistem tersebut pada bagian penetapan yang masih merangkap sebagai bagian penagih. Untuk eksternal masalah wajib pajak sarang burung kurang bekerjasama dengan petugas dan kesadaran membayar pajak yang masih rendah.

Dari hasil penelitian ada beberapa hal yang perlu di perbaiki diantaranya adalah pemisahan petugas bagian penagihan maupun penetapan meskipun mempunyai kasi yang berbeda di perlukan pengawasan terhadap pengusaha-pengusaha sarang burung tersebut secara rutin agar dapat memaksimalkan pajak sarang burung yang sesuai dengan potensi yang ada selanjutnya meningkatkan kemampuan pegawai dalm bidang budi daya sarang burung atau dalam pengawasan ada tim ahli sarang burung serta memberikan penyuluhan secara berkala terhadap masyarakat akan pentingnya pembayaran pajak agar masyarakan sadar akan hal tersebut dengan demikin maka sistem penerimaan pajak sarang burung di Kabupaten Tegal dapat maksimal dalam kontribusi untuk PAD.

File Selengkapnya.....

94. Persepsi Pedagang Kecil Di Pasar Kanjengan Terhadap Pembiayaan Mudharabah Bmt Bina Umat Sejahtera Semarang

BAB I
PENDAHULUAN



1.1 Latar Belakang

Perkembangan ekonomi Indonesia yang semakin memprihatinkan dan tuntutan masyarakat terhadap perbaikan sistem ekonomi dirasakan perlu adanya sumber-sumber keuangan untuk penyediaan dana guna membiayai usaha masyarakat. Kesulitan yang dihadapi oleh para pedagang kecil dalam mengembangkan usahanya antara lain keterbatasan modal usaha, dikarenakan sumber dana dari luar yang bisa membantu mengatasi kekurangan permodalan tidak mudah diperoleh.

Bank menyediakan jasa perkreditan untuk mengatasi masalah keterbatasan modal usaha para pedagang kecil. Sektor perkreditan bagi bank sendiri merupakan salah satu usaha yang sangat penting karena pendapatan bunga dari kredit sebagai komponen yang dominan dibandingkan dengan jasa-jasa perbankan lainnya, dalam pemberian kredit kepada masyarakat pihak bank akan selalu dihadapkan pada risiko yang cukup besar seperti apakah dana bantuan kredit yang dipinjamkan tersebut akan dapat diterima kembali sesuai dengan yang telah disepakati atau tidak. Bank meminta jaminan kepada nasabah sebagai pengaman apabila debitur tidak mampu melunasi kreditnya. Penyediaan jaminan untuk memperoleh kredit menjadi pembatas bagi pedagang kecil untuk bisa memanfaatkan jasa perkreditan dikarenakan tidak semua pedagang kecil mampu menyediakan jaminan yang dipersyaratkan oleh bank.

Bank syariah menurut Sumitro (1996:20) adalah lembaga keuangan perbankan yang operasional dan produknya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Karakteristik bank syariah dalam segi teknis mempunyai perbedaan yang mendasar dengan bank umum diantaranya:

1. Beban biaya yang disepakati bersama waktu akad perjanjian diwujudkan dalam bentuk jumlah nominal, yang penentuan besarnya dilakukan dengan kebebasan tawar-menawar dalam batas wajar.

2. Penggunaan persentase dalam hal kewajiban untuk melakukan pembayaran selalu dihindari, karena persentase bersifat melekat pada sisa utang meskipun batas waktu perjanjian telah berakhir.

3. Bank syariah tidak menerapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti di dalam kontrak-kontrak pembiayaan proyek.

4. Pengerahan dana masyrakat dalam bentuk deposito tabungan oleh penyimpan dianggap sebagai titipan sedangkan bagi bank dianggap sebagai titipan yang diamanatkan sebagai penyertaan dana pada proyekproyek yang dibiayai bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah.

5. Dewan pengawas syariah (DPS) bertugas untuk mengawasi operasionalisasi bank dari sudut syariahnya.

6. Fungsi kelembagaan bank syariah selain menjembatani antara pihak pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana juga berkewajiban menjaga dan bertanggung jawab atas keamanan dana yang disimpan dan siap sewaktu-waktu apabila dana diambil oleh pemiliknya.

File Selengkapnya.....

93. Analisis Pengaruh Struktur Kepemilikan, Ukuran Perusahaan Dan Rasio Perputaran Persediaan Terhadap Pemilihan Metode Persediaan

Abstraksi



Persediaan (inventory) adalah aktiva yang dimiliki perusahaan untuk dijual dalam operasi bisnis normal atau barang yang akan digunakan atau dikonsumsi dalam memproduksi barang yang akan dijual. Pemilihan metode persediaan merupakan hal yang penting, karena setiap keputusan yang diambil memiliki konsekuensi ekonomik. Konflik kepentingan antar agen ekonomi dapat timbul ketika sebuah perusahaan harus memilih metode persediaan mana yang diterapkan. Hal ini timbul karena adanya perbedaan hasil ekonomi dari masingmasing metode persediaan. Pemilihan metode persediaan di Indonesia mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 14 yang memberikan kebebasan bagi perusahaan untuk menggunakan salah satu alternatif metode persediaan yaitu Masuk Pertama Keluar Pertama (First In First Out), Masuk Terakhir Keluar Pertama (Last In First Out) dan Rata-rata (Average). Dalam hal pemilihan metode persediaan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan metode persediaan sebagai pertimbangan merupakan hal yang penting. Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap pemilihan metode persediaan di antaranya struktur kepemilikan, ukuran perusahaan dan rasio perputaran persediaan. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris apakah struktur kepemilikan, ukuran perusahaan dan rasio perputaran persediaan mempengaruhi pemilihan metode persediaan.

Objek dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta selama tahun 2000 sampai dengan tahun 2004. Sampel 93 dalam penelitian ini sebanyak yang terdiri dari 17 perusahaan menggunakan metode FIFO dan 76 perusahaan menggunakan metode rata-rata. Alat analisis statistik yang digunakan adalah regresi logistik dengan tingkat signifikansi 5%. Pengujian menggunakan bantuan program SPSS for Windows versi 11.5.

Hasil pengujian untuk variabel struktur kepemilikan diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,960. Nilai signifikansi 0,960 ini lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Hal ini berarti struktur kepemilikan tidak berpengaruh terhadap pemilihan metode persediaan. Ukuran Perusahaan diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,011. Nilai signifikansi 0,011 ini lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Hal ini berarti ukuran perusahaan berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap pemilihan metode persediaan. Rasio perputaran persediaan diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,048. Nilai signifikansi 0,048 ini lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Hal ini berarti rasio perputaran persediaan berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap pemilihan metode persediaan.

Simpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini adalah (1) Struktur kepemilikan tidak berpengaruh terhadap pemilihan metode persediaan. Hal ini dikarenakan hanya sedikit manajer yang memiliki saham pada perusahaan. (2) Ukuran perusahaan berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap pemilihan metode persediaan. Dimana perusahaaan besar cenderung memilih menggunakan metode persediaan rata-rata yang dapat memperoleh penghematan pajak, sedangkan perusahaan kecil cenderung memilih menggunakan metode persediaan FIFO sehingga akan memperoleh laba yang besar yang akan dapat memperoleh pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya. (3) Rasio perputaran persediaan berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap pemilhan metode persediaan. Perusahaan yang menggunakan metode rata-rata cenderung memiliki inventory turnover yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang menggunakan metode FIFO. Saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah : Dalam hal pemilihan metode persediaan, hendaknya manajer memilih metode yang tepat bagi kondisi perusahaan dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan metode persediaan. Sehingga dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan dan meningkatkan nilai perusahaan. Perusahaan besar untuk dapat melakukan penghematan pajak dapat menggunakan metode rata-rata yang dapat menurunkan laba. Sedangkan pada perusahaan kecil, untuk dapat memperoleh dana dari bank atau lembaga keuangan lainnya dapat memilih menggunakan metode FIFO yang dapat meningkatkan laba yang akan dapat memberikan gambaran kinerja yang bagus bagi perusahaan. Perusahaan yang menggunakan metode rata-rata memiliki indikasi inventory turnover yang tinggi, sebaliknya perusahaan yang menggunakan metode FIFO mempunyai indikasi inventory turnover yang rendah. Namun sebagian perusahaan yang menggunakan metode rata-rata pada penilitian ini ada yang memiliki indikasi inventory turnover yang rendah. Hal ini dikarenakan perusahaan yang menggunakan metode rata-rata pada penelitian ini ada yang memiliki persediaan akhir yang tinggi, sehingga memiliki inventory turnover yang rendah.

File Selengkapnya.....

92. Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Social Disclosure Perusahaan Manufaktur Yang Telah Go Public

Abstraksi



Tujuan penelitian ini adalah memberi gambaran tentang praktek pengungkapan tanggung jawab sosial yang dilaksanakan oleh perusahaan manufaktur di Indonesia dan mengetahui pengaruh karakteristik perusahaan (size perusahaan, profitabilitas, ukuran dewan komisaris, dan profile) terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan manufaktur.

Populasi dalam penelitian ini adalah semua perusahaan manufaktur yang tercatat (Go Public) di Bursa Efek Jakarta (BEJ) seperti yang tercantum dalam Indonesia Capital Market Directory (2006). Perusahaan manufaktur yang tercatat di BEJ digunakan sebagai populasi, karena perusahaan tersebut mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan tahunan kepada pihak luar perusahaan. Di ICMD tersebut diketahui bahwa jumlah perusahaan manufaktur yang tercatat (go public) di BEJ adalah 146 perusahaan yang terbagi dalam 19 kategori perusahaan. Penelitian ini adalah penelitian populasi sehingga yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta. Metode analisa data menggunakan analisis regresi linear berganda, menggunakan program SPSS for window release 11.5

Dari hasil penelitian menunjukkan persamaan regresi sebagai berikut Y = -3,390 + 0,149 X1 – 0,007 X2 + 0,558 X3 + 0,430 X4 + e. Secara simultan ada pengaruh yang signifikan faktor-faktor size perusahaan, profitabilitas, ukuran dewan komisaris dan profile perusahaan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan manufaktur. Pengaruh tersebut sebesar 34,5 % sedangkan sisanya sebesar 65,5 % di pengaruhi faktor-faktor lain. Secara parsial hanya profitabilitas yang tidak berpengaruh secara signifikan namun hasil penelitian berhasil menemukan arah hubungan negatif antara profitabilitas dan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Simpulan dari penelitian ini yaitu praktek pengungkapan tanggung jawab sosial yang dilaksanakan oleh perusahaan manufaktur di Indonesia belum bisa dikatakan baik atau masih rendah karena rata-rata pengungkapan hanyalah sebesar 35,51 % dari total pengungkapan. Faktor-faktor size, profitabilitas, ukuran dewan komisaris dan profile secara simultan mempengaruhi pengungkapan tangggung jawab sosial perusahaan manufaktur. Secara parsial hanya profitabilitas yang tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan manufaktur. Saran yang diberikan kepada para peneliti selanjutnya adalah perlu untuk menggunakan periode pengamatan yang lebih lama sehingga akan memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk memperoleh kondisi yang sebenarnya, menggunakan populasi seluruh perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Jakarta dan menambahkan atau menggunakan variabel lain untuk menemukan suatu model standar pendugaan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan manufaktur.

File Selengkapnya.....

91. Pengaruh Likuiditas Dan Profitabilitas Terhadap Return Saham Bank Di Bej

Abstraksi



Suatu bank harus memiliki likuiditas dan profitabilitas yang baik agar bank tersebut mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, likuiditas diperlukan agar dana selalu tersedia saat nasabah ingin menarik dana dari bank, sedangkan profitabilitas menunjukkan tingkat laba suatu bank, salah satu cara untuk memperkuat posisi likuiditas adalah dengan menerbitkan saham. Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana pengaruh likuiditas dan profitabilitas terhadap return saham ?”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh likuiditas dan profitabilitas terhadap return saham bank di BEJ

Populasi dari penelitian ini berjumlah 26 bank yang terdaftar di BEJ. Sampel yang diambil berjumlah 19 bank. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan Purposive Sampling. Data yang diambil berupa laporan keuangan bank selama dua tahun (2002 dan 2003) dari 19 bank yang termasuk dalam sampel, sehingga n berjumlah 38. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi, yang untuk memudahkannya digunakan program komputer SPSS. dan metode pengumpulan datanya adalah metode dokumentasi. Variabel bebasnya adalah likuiditas dan profitabilitas sedangkan variabel terikatnya adalah return saham.

Hasil penelitian secara parsial diperoleh nilai thitung untuk likuiditas sebesar 2,405 sedang nilai ttabel = 1,691. Dari hasil perbandingan tersebut terlihat thitung < ttabel maka Ho ditolak artinya ada pengaruh likuiditas dengan return saham. Untuk profitabilitas nilai thitung = 2,390 sedang ttabel = 1,691. Dari perhitungan tersebut diperoleh kesimpulan bahwa thitung > ttabel maka Ha diterima artinya ada pengaruh antara profitabilitas dengan return saham. Sedangkan secara simultan diperoleh nilai Fhitung = 5,56 dan Ftabel = 5,25. Jadi Fhitung > Ftabel artinya likuiditas dan profitabilitas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap return saham bank di BEJ.

Berdasarkan penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa likuiditas dan profitabilitas memiliki pengaruh terhadap return saham. Saran yang diberikan adalah apabila suatu bank ingin mendapatkan kepercayaan dari masyarakat baik para penabung maupun investor hendaknya memiliki tingkat likuiditas dan profitabilitas yang tinggi sehingga masyarakat akan menaruh kepercayaan terhadap bank tersebut.

File Selengkapnya.....

90. Pengaruh Loan To Deposit Ratio (Ldr), Capital Adequacy Ratio (Car), Dan Return On Asset (Roa) Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Perbankan

Abstraksi



Perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peran yang strategis dalam menyelaraskan, menyerasikan, serta menyeimbangkan berbagai unsur pembangunan. Sebagai suatu entitas ekonomi, bank juga membuat laporan keuangan untuk menunjukkan informasi dan posisi keuangan yang disajikan untuk pihak-pihak yang berkepentingan, salah satunya adalah investor. Kepentingan pokok investor adalah untuk mengetahui seberapa menguntungkan perusahaan dikaitkan dengan investasi mereka pada perusahaan. Untuk menilai kinerja perusahaan, investor dapat menggunakan rasio keuangan loan to deposit ratio (LDR), capital adequacy ratio (CAR), dan return on assets (ROA). Apabila perusahaan mempunyai kinerja yang baik, maka akan direfleksikan dengan kenaikan harga sahamnya.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui adakah pengaruh LDR, CAR, dan ROA terhadap harga saham perbankan baik secara simultan maupun parsial, serta untuk mengetahui dari ketiga variabel tersebut manakah yang mempunyai pengaruh paling besar terhadap harga saham perbankan.

Populasi Populasi adalah keseluruhan (totality) obyek psikologis (psychological objects) yang dibatasi oleh kriteria tertentu. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan obyek psikologis adalah laporan keuangan yang berjumlah 60, yaitu laporan keuangan 12 bank selama 5 tahun. Variabel independen dalam penelitian ini adalah LDR, CAR, dan ROA, sedangkan variabel dependennya adalah harga saham. Metode pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis dengan teknik analisis regresi linier berganda.

Hasil penelitian secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan loan to deposit ratio, capital adequacy ratio, dan return on assets terhadap harga saham perusahaan perbankan. Artinya bila terjadi kenaikan atau penurunan loan to deposit ratio, capital adequacy ratio, dan return on assets akan diikuti dengan kenaikan atau penurunan harga saham. Besarnya pengaruh ketiga variabel adalah 19 %, sedangkan sisanya dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti. Secara parsial, LDR tidak berpengaruh terhadap harga saham perbankan, sedangkan CAR dan ROA berpengaruh terhadap harga saham perbankan dan sifatnya positif. Hal ini berarti setiap kenaikan atau penurunan ROA akan diikuti dengan kenaikan atau penurunan harga saham.Besarnya pengaruh CAR terhadap harga saham adalah 11,70 %, dan besarnya pengaruh ROA terhadap harga saham adalah 11,69 %.

Saran yang dapat diberikan untuk perusahaan yang tingkat CARnya berada di bawah ketentuan yang ditetapkan BI, yaitu tidak kurang dari 8 %, sebaiknya untuk meningkatkan modal yang dimiliki. Dengan modal yang semakin besar akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terutama masyarakat investor untuk menanamkan dananya dalam perusahaan. Sedangkan untuk peneliti selanjutnya sebaiknya menambah variabel yang digunakan.

File Selengkapnya.....

89. Prosedur Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) Oleh Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (Bpkp

Abstraksi



Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah badan yang bertugas untuk melaksanakan pengawasan keuangan dan pembangunan serta penyelenggaraan akuntabilitas didaerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BPKP dimaksudkan pemerintah sebagai aparat pengawasan keuangan yang bertujuan untuk memerangi dan mengurangi praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Selain itu juga dimaksudkan sebagai aparat untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan jujur melalui penilaian akuntabilitas kinerja.

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah : Bagaimanakah prosedur evaluasi LAKIP oleh kantor Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur evaluasi LAKIP oleh kantor Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah.

Objek kajian dalam penelitian ini adalah prosedur evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Tengah. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Interview, Library Search, Dokumentasi Evaluasi dilakukan setelah LAKIP disusun dan diserahkan pada BPKP dari Instansi Pemerintah. Tahapan pertama yang dilakukan adalah tim evaluasi melakukan perencanaan pemeriksaan dan pembuatan program audit. Tahapan selanjutnya tim evaluasi mengevaluasi akuntabilitas keuangan instansi pemerintah yang dimulai dari evaluasi atas perumusan rencana keuangan, pelaksanaan kegiatan, evaluasi atas pendanaan pelaksanaan kegiatan, evaluasi atas kinerja keuangan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan laporan keuangan. Selanjutnya tim evaluasi memberikan saran atas kelemahan yang ditemukan dalam evaluasi untuk kemudian di umpan balikan kepada instansi pemerintah terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan prosedur evaluasi LAKIP ada satu tahap yang belum dilaksanakan, yaitu prosedur evaluasi ketaatan terhadap Undang-undang.

Dari hasil penelitian diatas diharapkan agar BPKP dapat secepatnya melaksanakan prosedur evaluasi ketaatan terhadap Undang-undang dengan tujuan agar secepatnya pula terbentuk pemerintahan yang baik, jujur , bersih dan bebas dari KKN seperti yang telah kita cita-citakan selama ini.

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, yaitu menambah ilmu pengetahuan bagi mahasiswa ataupun dosen. Dan juga masyarakat umum bahwa sebenarnya untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN bukan hanya tugas BPKP semata tapi tugas kita semua.

File Selengkapnya.....

88. Studi Komparatif Tentang Kelengkapan Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Koperasi Yang Terdaftar Di Dinkop Dan Ukm Kabupaten Semarang Antara Tahun

Abstraksi



Rata-rata kelengkapan pengungkapan wajib laporan keuangan tahun 2003 sebesar 41,60%. Hal ini tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 27 Tahun 1999 tentang akuntansi perkoperasian yang menetapkan bahwa terdapat 61 item yang minimum diungkapkan dalam laporan keuangan, kemudian bagaimanakah tingkat kelengkapan pengungkapan wajib laporan keuangan koperasi pada tahun 2004 dan tahun 2005, apakah ada perbedaan kelengkapan pengungkapan wajib laporan keuangan koperasi di Kabupaten Semarang antara tahun 2004 dengan tahun 2005, serta bagaimanakah analisis realisasi terhadap rencana kegiatan dan anggaran koperasi (RK dan RAPB) tahun 2005.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kelengkapan pengungkapan wajib laporan keuangan koperasi di Kabupaten Semarang tahun 2004 dan 2005, untuk mengetahui seberapa besar perbedaan kelengkapan pengungkapan wajib laporan keuangan koperasi tahun 2004 dengan tahun 2005, kemudian untuk mengetahui realisasi terhadap rencana kegiatan dan anggaran koperasi tahun 2005.

Sebagai populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan koperasi di Kabupaten Semarang yang berjumlah 48 Koperasi, dengan rincian 7 KPRI dan 9 Koperasi Karyawan (KOPKAR). Oleh karena penelitian ini hanya meneliti koperasi yang menyerahkan laporan RAT ke Dinas Koperasi dan UKM Kab. Semarang, maka penelitian ini menggunakan metode sampling bersyarat (conditional sampling).
Variabel dalam penelitian ini adalah variabel sejenis, yaitu kelengkapan pengungkapan wajib laporan keuangan koperasi di Kabupaten Semarang antara tahun 2004 dengan 2005 yang didasarkan pada kriteria kelengkapan neraca, perhitungan hasil usaha, laporan arus kas, laporan promosi ekonomi anggota, dan catatan atas laporan keuangan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi, dokumentasi, dan Interview. Metode analisis yang digunakan berupa deskriptif persentase, dan uji t-tes.
Hasil perhitungan deskriptif persentase tingkat kelengkapan pengungkapan wajib laporan keuangan koperasi di Kabupaten Semarang tahun 2004 sebesar 42,32% dan tahun 2005 sebesar 45,18%, yang berarti tingkat kelengkapan pengungkapan wajib laporan keuangan koperasi di Kabupaten Semarang tahun 2005 lebih tinggi 2,86% dibandingkan tahun 2004. Berdasarkan perhitungan uji t-tes diperoleh harga t hitung sebesar 3,7242, sedangkan t tabel dengan taraf signifikansi 5% sebesar 1,753 yang berarti ada perbedaan kelengkapan pengungkapan wajib laporan keuangan koperasi antara tahun 2004 dengan tahun 2005. Realisasi RK dan RAPB tahun 2005 disajikan dan dilaksanakan oleh 14 koperasi, sedangkan 2 koperasi lain tidak menyajikan. Realisasi Rencana Anggaran Pendapatan disajikan oleh 15 koperasi, dengan perincian 13 koperasi merealisasikan pendapatan yang lebih besar dari rencana, 2 koperasi memperoleh pendapatan yang di bawah target dari rencana pendapatan, sedangkan 1 koperasi tidak menyajikan. Realisasi Rencana Anggaran Biaya disajikan oleh 15 koperasi, dengan perincian 3 koperasi merealisasikan anggaran biaya yang sangat efektif dan efisien, 3 koperasi merealisasikan anggaran biaya yang relatif efektif dan efisien, 2 koperasi merealisasikan anggaran biaya yang tidak efektif dan efisien, kemudian 7 koperasi yang merealisasikan anggaran biaya yang sangat tidak efektif dan efisien, sedangkan 1 koperasi lain tidak menyajikan. Realisasi SHU disajikan oleh 14 koperasi, dengan perincian 12 koperasi mampu memperoleh SHU yang melebihi target, dan 2 koperasi yang tidak berhasil mencapai target. Sedangkan 2 koperasi lain tidak menyajikan rencana perhitungan SHU.

File Selengkapnya.....

87. Pengaruh Batasan Waktu Audit, Pengetahuan Akuntansi Dan Auditing, Bonus Serta Pengalaman Terhadap Kualitas Audit Pada Kantor Akuntan Publik

Abstraksi



Persaingan dalam bisnis jasa akuntan publik yang semakin ketat, keinginan menghimpun klien sebanyak mungkin dan harapan agar KAP tersebut semakin dipercaya masyatakat luas menuntut para auditor memiliki kualitas audit yang baik, sehingga perlu di analisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya. Permasalahan dalam penelitian ini: 1) Bagaimana penilaian kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik yang ada di Semarang? 2) Apakah ada pengaruh antara batasan waktu audit, pengetahuan di bidang akuntansi dan auditing, pemberian bonus, serta pengalaman kerja terhadap kualitas audit di Kantor Akuntan Publik di Semarang? 3) Seberapa besar pengaruhnya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penilaian kualitas audit, mengetahui apakah ada pengaruh batasan waktu audit, pengetahuan di bidang akuntansi dan auditing, pemberian bonus, serta pengalaman kerja terhadap kualitas audit di Kantor Akuntan Publik di Semarang, dan seberapa besar pengaruhnya Populasi dalam penelitan ini adalah semua auditor di Kantor Akuntan Publik di Kota Semarang sebanyak 238 akuntan yang tersebar pada 20 KAP. Pengambilan sampel ini dengan menggunakan metode Solvin. Jumlah sampel yang diteliti 74 auditor di 13 KAP. Variabel yang diteliti meliputi batasan waktu, pengetahuan tentang akuntansi dan auditing, bonus dan pengalaman sebagai variabel bebas, sedangkan variabel terikatnya adalah kualitas audit. Data diperoleh dari angket selanjutnya dianalisis menggunakan regresi ganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 74 auditor yang diteliti sebanyak 44 auditor atau 59,46% kualitas auditnya tergolong sangat baik dan 23 auditor (31,08%) tergolong baik. Hasil analisis regresi diperoleh F hitung = 31,037 dengan nilai p value = 0,000 < 0,05, yang berarti ada pengaruh antara batasan waktu audit, pengetahuan di bidang akuntansi dan auditing, pemberian bonus, serta pengalaman kerja terhadap kualitas audit di Kantor Akuntan Publik di Semarang, terbukti dari hasil uji parsial maupun uji simultan diperoleh pvalue < 0,05. Dari koefisien determinasi menunjukkan bahwa batasan waktu audit, pengetahuan di bidang akuntansi dan auditing, pemberian bonus, serta pengalaman kerja terhadap kualitas audit di Kantor Akuntan Publik di Semarang sebesar 62,2%.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kualitas audit para auditor di KAP Kota Semarang tergolong baik. Kualitas tersebut dipengaruhi oleh batasan waktu audit, pengetahuan di bidang akuntansi dan auditing, pemberian bonus, serta pengalaman kerja. Kepada pemimpin KAP agar melakukan perjanjian dengan klien untuk memberikan senggang waktu yang lebih longgar agar diperoleh hasil audit dengan kualitas baik. Peningkatan bonus perlu dilakukan, terutama bagi auditor yang mampu menyelesaikan tugasnya dengan baik, sehingga diharapkan mampu meningkatkan kualitas audit.

File Selengkapnya.....

86. Faktor-Faktor Kredit Macet Pada Pd. Bpr Bkk Ungaran Kabupaten Semarang

Abstraksi



Kredit macet adalah kredit yang diklasifikasikan pembayarannya tidak lancar dilakukan oleh debitur bersangkutan. Kredit macet harus secepatnya diselesaikan agar kerugian yang lebih besar dapat dihindari. PD. BPR BKK Ungaran Kabupaten Semarang sebagai lembaga keuangan yang menjalankan peranannya sebagai pemberi kredit dan jasa-jasa keuangan lainnya. Pada periode Desember 2004 dan 2005 kredit macet pada PD. BPR BKK Ungaran Kabupaten Semarang cukup besar. Data laporan perkembangan PD. BPR BKK Ungaran Kabupaten Semarang periode 2004 menunjukan bahwa terdapat kredit macet sebesar Rp 251.584.000 dari pinjaman yang dikeluarkan sebesar Rp 21.635.399.350 atau sebanyak 51 debitur, sedangkan periode 2005 kredit macet sebesar Rp 279.574.000 dari pinjaman yang dikeluarkan Rp 21.957.359.000 atau sebanyak 62 nasabah (debitur). Data tersebut menunjukan bahwa pada akhir Desember 2005 mengalami kenaikan sebanyak 11 nasabah (debitur) sehingga fenomena ini layak diteliti lebih lanjut. Permasalahan dalam penelitian ini adalah faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kredit macet pada PD. BPR BKK Ungaran Kabupaten Semarang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor kredit macet pada PD. BPR BKK Ungaran Kabupaten Semarang. Populasi dalam penelitian ini adalah nasabah (debitur) PD. BPR BKK Ungaran Kabupaten Semarang yang berjumlah 62 Nasabah. Dengan sampel 62 responden.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuesioner, dan dokumentasi dengan menggunakan instrumen pengumpulan data berupa angket kepada debitur PD. BPR BKK Ungaran Kabupaten Semarang yang berkaitan dengan Faktor-Faktor Kredit macet. Data yang terkumpul dievaluasi dengan teknik deskriptif persentatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Faktor-faktor kredit macet pada PD. BPR BKK Ungaran Kabupaten Semarang adalah : (A) Character, (1) Itikad Nasabah, berdasarkan data quesioner 40 responden (64,52 %) tidak mau membayar angsuran kredit jika BPR BKK Ungaran tidak menegur atau menagih, hal ini karena kebanyakan responden lebih mementingkan kebutuhan lain yang lebih mendesak bertepatan dengan waktu angsuran kredit sebanyak 42 responden (67,74 %). (2) penggunaan kredit, 21 responden (33,87 %) yang hanya menggunakan semua modal pinjaman (kredit BPR) untuk modal usaha. (B) Capacity, (1) Pendapatan nasabah (debitur), dari 62 responden hanya 18 nasabah (debitur) (29 %) yang menyisihkan sebagian keuntungaan usaha digunakan untuk keperluan mengangsur kredit. (2) Administrasi, hanya 23 responden (37,1 %) dari 62 responden yang membuat catatan atau rician biaya-biaya yang dikeluarkan dan pemasukan (pendapatan), dan sisanya (62,9 %) tidak membuat catatan pengeluaran dan pemasukan usaha. Hal ini dapat menimbulkan kesulitan responden untuk memeperkirakan biaya untuk mengangsur kredit dan biaya-biaya lain untuk kebutuhan usaha maupun kebutuhan pribadi. (C) Capital,(1) Mengetahui modal debitur, berdasarkan data quesioner responden yang mengajukan kredit di PD. BPR BKK Ungaran Kabupaten Semarang adalah pengusaha kecil dengan modal kecil dan 44 responden (71 %) yang mengajukan antara 1 dan 2 tahun. Hal ini disebabkan responden banyak mengeluarkan biaya kebutuhan setiap bulannya, hal ini ditunjukan 62 responden (100 %), misal untuk biaya pendidikan, kesahatan dan kebutuhan rumah tangga lainnya.(D) Collateral, (1) Barang jaminan debitur, 62 responden (100 %) menunjukan bahwa agunan yang nasabah berikan ke BPR adalah milik sendiri dengan identitas jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, serta pemberian kredit kepada nasabah dilakukan setelah penilaian agunan sebesar setengah atau lebih nilai agunan selesai berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh BPR. (E) Conditions, (1) Musibah, 28 responden (45,16 %), (2) Ketentuan Pemerintah, setiap usaha dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah sebanyak 62 responden (100 %) , (3), Musim, 24 responden (38,71 %), hal tersebut berdampak pada kelancaran usaha responden, misal naiknya harga BBM, isu flu burung, tahu formalin yang mengakibatkan para pedagang kecil rugi karena mereka tidak dapat membeli barang dagangannya kembali, karena harga barang naik dan sepinya pembeli.

Hasil analisis data penelitian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan kredit macet pada BPR Ungaran yaitu, salah penggunaan kredit, pengelola administrasi pembukuan debitur serta menurunnya pendapatan.

Saran yang dapat penulis sampaikan yaitu, bagi pihak PD. BPR BKK Ungaran Kabupaten Semarang hendaknya memantau lebih lanjut terhadap kredit yang telah diberikan kepada nasabah, agar kredit tersebut digunakan sesuai awal rencana debitur yaitu, untuk pengembangan usaha dan memberikan latihan kepada debitur tentang cara-cara pembukuan dalam mengelola usaha dengan bekerja sama ke perguruan tinggi seperti UNNES atau instansi lainnya.

File Selengkapnya.....