Isikan Kata Kunci Untuk Memudahkan Pencarian

Perpustakaan Skripsi Online

Perpustakaan Skripsi Online


Perkembangan pendidikan secara nasional di era reformasi, yang sering disebut-sebut oleh para pakar pendidikan maupun oleh para birokrasi di bidang pendidikan sebagai sebuah harapan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di negeri ini dengan berbagai strategi inovasi, ternyata sampai saat ini masih belum menjadi harapan. Bahkan hampir dikatakan bukan kemajuan yang diperoleh.

Kalimat tersebut mungkin sangat radikal untuk diungkapkan, tapi inilah kenyataan yang terjadi dilapangan, sebagai sebuah ungkapan dari seorang Dosen yang mengkhawatirkan perkembangan pendidikan dewasa ini.

Seperti yang kita ketahui bahwa karya ilmiah, baik yang berupa skripsi, thesis, jurnal, penelitian, dan lainnya kini hanya menumpuk diperpustakaan dan dalam rak-rak buku kampus-kampus. Banyak juga karya ilmiah dari hasil mahasiswa yang sudah lulus menjadi tidak berguna karena hanya disimpan sebagai "kenang-kenangan". Padahal kalau karya tersebut terpublikasikan, besar peluangnya untuk menjadi sumber inspirasi dan media pengembangan bagi masyarakat yang haus dan peduli terhadap ilmu pengetahuan.

Berkembangnya ilmu pengetahuan tak luput dari semua pihak baik pemerintah, guru, dosen, mahasiswa dan seluruh komponen masyarakat mempunyai peranan yang besar, karena semakin kita tak peduli dengan itu, maka dampak yang ditimbulkannya dapat kita rasakan sekarang, budaya konsumerisme bangsa, meningkatnya pengangguran dan kriminalitas, selanjutnya bangsa ini akan tergilas oleh arus globalisasi yang sedemikian kompleks.

Hadirnya media online ini diharapkan dapat membantu teman-teman dalam menyusun karya ilmiah. Walaupun kami sadar terjadinya pro kontra tentang media online seperti ini karena berkaitan dengan karya akademik. Hal ini dikhawatirkan terjadinya plagiat. Plagiat adalah pendapat karya atau hasil penelitian orang lain yang diakui sebagai pendapat, karya, atau hasil penelitian sendiri. Bentuk-bentuk yang dikategorikan kegiatan plagiat adalah:

1. Mengutip pendapat orang lain tanpa menyebut sumbernya.

2. Menjiplak seluruhnya atau sebagian hasil karya orang lain, seperti makalah, skripsi, tesis, disertasi.

Untuk menghindari hal tersebut, kami sediakan forum diskusi bagi member untuk membahas karya ilmiah yang sedang dibuat.

KoleksiSkripsi.com adalah situs perpustakaan skripsi online. Kami berharap dengan adanya situs ini dapat bermanfaat dan dapat membantu dalam menyelesaikan karya ilmiah Anda. Suatu usaha tak akan menjadi sia-sia kalau kita mulai dengan niat baik dan sungguh-sungguh dalam menjalankannya, kami akan selalu terbuka jika ada saran kritik yang membangun dari anda.

Salam sukses,
www.KoleksiSkripsi.com

23. Pengaruh tingkat religiusitas dan label halal pada produk makanan kemasan terhadap keputusan pembelian konsumen muslim

BAB I 
PENDAHULUAN

A.  Latar Belakang
Konsumsi merupakan salah satu bentuk perilaku  ekonomi yang dilakukan dengan memanfaatkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya. Perilaku ekonomi  sendiri  merupakan  kegiatan  konsumen  dalam  melakukan  konsumsi untuk kepuasan yang optimal. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumsi individu, yaitu faktor internal atau diri sendiri, maupun eksternal atau lingkungan. Dalam Islam, barang-barang yang dikonsumsi adalah barang-barang yang manfaatnya menimbulkan kebaikan secara material, moral maupun spiritual pada konsumennya.1 Sehingga umat muslim harus senantiasa mengkonsumsi barang-barang  yang  dihalalkan  dalam  Islam  demi  kebaikan  umat  muslim  itu
sendiri.
Halal merupakan faktor penting yang perlu diperhatikan dalam pemilihan suatu produk salah satunya adalah produk makanan. Seseorang memastikan makanan yang dikonsumsi halal adalah kewajiban, sehingga mengkonsumsi makanan halal menjadi kebutuhan bagi umat muslim.
Pada zaman dahulu, seseorang akan dengan mudah mengidentifikasi mana makanan yang halal dikonsumsi dan mana makanan yang haram. 2 Berbeda halnya pada masa sekarang dengan berkembangnya teknologi, kita dihadapkan dengan banyaknya pilihan jenis makanan   sehingga sulit dikenali mana yang halal dan mana yang haram.3  Oleh karena itu, label yang tercantum pada produk makanan kemasan sangat diperlukan untuk memastikan kehalalan produk tersebut. Di Indonesia sendiri, ketentuan lebel halal tercantum dalam Undang Undang RI No.
33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, pasal 4:
“Produk  yang  masuk,  beredar  dan  diperdagangkan  di  wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”.4
Dalam jurnal yang ditulis oleh Dewi Kurnia Sari dan Ilyda Sudrajat disebutkan bahwa dengan adanya label halal dapat memberikan kenyamanan dan keamanan bagi konsumen muslim. Selain itu, label halal itu sendiri akan meningkatkan pendapatan dari produsen, karena konsumen akan lebih memilih produk yang berlabel halal dari pada produk yang belum berlabel halal. 5  Disisi lain dalam jurnal yang ditulis Ryatnasih Rachmat diungkapkan bahwa motivasi konsumen dalam membeli produk dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu keadaan sosial, budaya, psikologis dan faktor pribadi dari konsumen itu sendiri. 6
Saat ini, di Indonesia produk impor mulai banyak diperdagangkan dengan berbagai kemasan yang menarik. Selanjutnya seiiring perkembangan industri produk makanan, para produsen pun semakin  inovatif dalam mengembangkan produknya. Bahan yang digunakan pun semakin beragam. Konsumen perlu waspada karena terdapat bahan makanan yang disinyalir haram seperti angciu, emulsifier (E471), Lestisin, Rhum, Lard (minyak babi), bristle (kuas bulu putih), dan alkohol. Dilihat dari   statistik jumlah sertifikasi halal MUI 2010-2015 dari jumlah produk yang beredar di Indonesia sebanyak 309.115 namun jumlah sertifikat halal yang dikeluarkan baru sebanyak 35.962 itu artimya terdapat 273-
153 produk yang belum memiliki sertifikat halal7. Oleh karena itu, konsumen
harus lebih selektif dalam memilih produk makanan.   Hal inilah yang membuat peneliti mengambil judul penelitian Pengaruh Tingkat Religiusitas dan Label
Halal  Pada  Produk  Makanan  Kemasan  Terhadap  Keputusan  Pembelian

Konsumen Muslim.
B.  Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti mengidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:
1.    Bagaimana pendapat masyarakat terhadap label halal?
2. Berapa  besar  label  halal  pada  kemasan  berpengaruh  terhadap  keputusan pembelian?
3.    Apa sertifikat halal dikeluarkan sesuai dengan ketentuan yang ada?
4.    Berapa besar pengaruh religiusitas terhadap keputusan pembelian?
5.    Apa posisi MUI dalam labelisasi halal?
6.    Apa motivasi konsumen dalam memilih produk?

C.   Pembatasan dan Perumusan Masalah
Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih terarah dan tidak menyimpang dari tujuan  yang  semula direncanakan,  maka penulis  menetapkan batasan dan rumusan masalah sebagai berikut :
1. Bagaimana  pengaruh  tingkat  religiusitas  dan  label  halal  secara  simultan terhadap keputusan pembelian konsumen ?

22. Pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, dan leverage terhadap islamic social reporting pada bank umum syariah di indonesia

BAB I 
PENDAHULUAN

A.   Latar Belakang Penelitian
Isu lingkungan di Indonesia sedang hangat dibicarakan masyarakat pada akhir dekade ini, khususnya dampak yang disebabkan oleh kegiatan dari perusahaan. Suatu entitas dalam menjalankan usahanya tidak terlepas dari masyarakat dan lingkungan sekitarnya, sehingga menciptakan hubungan timbal balik antara masyarakat dan perusahaan. Perusahaan membutuhkan suatu  respon  yang  positif  dari  masyarakat  karena  masyarakat  merupakan salah satu  unsur  yang  dapat  menentukan kesuksesan  usaha suatu  entitas. Respon  tersebut  diperoleh  melalui  apa  yang  dilakukan  oleh  perusahaan kepada para stakeholders, termasuk masyarakat dan lingkungan sekitar. (Kamil dan Herustya, 2012).
Gambaran fenomena dalam   hubugan perusahaan antara masyarakat dan lingkungan sekitar yang kurang baik muncul di Indonesia antara lain kasus PT Newmont Minahasa Raya, kasus Lumpur panas Sidoarjo, kasus perusahaan tambang minyak dan gas bumi, Unicoal (perusahaan Amerika Serikat), kasus PT Kelian Equatorial Mining pada komunitas Dayak, kasus suku Dayak dengan perusahaan tambang emas milik Australia (Aurora Gold), kasus pencemaran air raksa yang mengancam kehidupan 1,8 juta jiwa penduduk Kalimantan Tengah yang merupakan kasus suku Dayak dengan
Minamata,  kasus  kerusakan  lingkungan  di  lokasi  penambangan  timah inkonvensional  di  pantai  Pulau  Bangka-Belitung,  dan  konflik  antara  PT Freeport Indonesia dengan rakyat Papua (Apriyanti dan Budiasih, 2016).
Kepedulian perusahaan akan lingkungan dan masyarakat baik diluar dan didalam perusahaan dikenal dengan sebutan Corporate Social Responsibility (CSR). CSR merupakan wacana yang sedang mengemuka di dunia  perusahaan  multinasional.  Wacana  ini  digunakan  oleh  perusahaan dalam rangka mengambil peran menghadapi perekonomian menuju pasar bebas. Perkembangan pasar bebas yang telah membentuk ikatan-ikatan ekonomi dunia dengan terbentuknya AFTA, APEC, dan sebagainya, telah mendorong perusahaan dari berbagai penjuru dunia untuk secara bersama melaksanakan aktivitasnya dalam rangka mensejahterakan masyarakat di sekitarnya.   Corporate   Social   Responsibility   (CSR)   dapat   didefinisikan sebagai segala upaya manajemen yang dijalankan entitas bisnis untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan berdasarkan pilar ekonomi, sosial dan lingkungan, dengan meminimumkan dampak negatif dan memaksimumkan  dampak  positif  di  setiap  pilar  (Azhar  dan  Trisnawati,
2013).
CSR merupakan sebuah gagasan yang menjadikan perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada single bottom line, yaitu hanya pada kondisi keuangan. Namun, dengan berkembangnya konsep triple bottom line yang dikemukakan oleh John Elkington pada tahun 1997, perusahaan kini dihadapkan pada tiga konsep yaitu profit, people, dan planet. Keberlanjutan   perusahaan   akan   terjamin   apabila   orientasi   perusahaan bergeser dari yang semula bertitik tolak hanya pada ukuran kinerja ekonomi, kini juga harus bertitik tolak pada keseimbangan lingkungan dan masyarakat dengan memperhatikan dampak sosial (Apriyanti dan Budiasih, 2016).
Islam mengajarkan bahwa tidak cukup bagi seorang Muslim hanya menfokuskan diri beribadah kepada Allah SWT. Dalam Islam, manusia merupakan khalifah dimuka bumi, sehingga manusia juga harus menyemarakkan kebaikan kepada sesama makhluk ciptaan-Nya. Oleh sebab itu, kesempurnaan iman seorang muslim tidak hanya dapat dicapai dengan hubungan vertikal kepada Allah saja (Hablumminallah), tetapi juga harus dibarengi dengan hubungan yang baik kepada sesama makhluk ciptaan Allah (Hablumminannas) (Sofyani dkk., 2012).
Praktik pengungkapan CSR telah banyak diterapkan oleh perusahaan publik di Indonesia. Walaupun secara umum praktek CSR lebih banyak dilakukan oleh perusahaan tambang maupun manufaktur, namun, seiring dengan adanya tren global akan praktik CSR, saat ini industri perbankan juga telah mengungkapkan aspek pertanggunggjawaban sosial dalam laporan tahunannya walaupun dalam bentuk yang relatif sederhana. Pengungkapan tersebut tidak hanya dilakukan oleh perbankan konvensional tetapi juga dilakukan oleh perbankan syariah.
Secara umum fungsi bank syariah yaitu, pertama manajer Investasi, kedua investor, ketiga penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, dan keempat pengemban fungsi sosial. Tiga fungsi pertama merupakan fungsi bisnis,  sedangkan  fungsi  ke  empat  adalah  fungsi  sosial  bank  syariah. 
Disamping  itu,  konsep  perbankan  Islam  juga  mengharuskan  bank-bank syariah untuk memainkan peran penting di dalam pengembangan sumber daya manusianya dan memberikan kontribusi bagi perlindungan dan pengembangan lingkungan (Wiroso, 2009).
Fungsi sosial bank syariah makin dipertegas dalam UU No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Pada pasal 4 dinyatakan, bahwa selain berkewajiban menjalankan fungsi intermediasi keuangan, bank syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menghimpun dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial  lainnya  serta  menyalurkannya  kepada  organisasi  pengelola  zakat. selain itu, bank syariah juga dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf  (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif).
Walaupun bersifat sukarela, namun fungsi sosial pada bank syariah merupakan prinsip syariah yang mengharuskan bank syariah untuk beroperasi dengan landasan moral, etika, dan tanggung jawab sosial. Selain itu adanya prinsip atas ketaatan pada perintah Allah dan yang terakhir adanya prinsip atas kepentingan umum, terdiri dari penghindaran dari kerusakan lingkungan dan   kemiskinan   (Fitria   dan   Hartanti,  2010).   Pelaporan   CSR   sendiri merupakan praktik pelaksanaan kegiatan yang dilakukan berdasarkan nilai- nilai norma yang berlaku di masyarakat. Pada sektor perbankan syariah, nilai- nilai norma yang digunakan adalah nilai-nilai agama Islam, atau disebut juga dengan nilai-nilai syariah (Azhar dan Trisnawati, 2013). 
Sejauh ini pengukuran pengungkapan CSR pada perbankan syariah masih mengacu kepada Global Reporting Initiative Index (Indeks GRI). Padahal,  prinsip  atau  pedoman  GRI  masih  menggunakan  prinsip  yang bersifat konvensional, maka kurang tepat jika digunakan untuk menjadi tolak ukur  dalam  pengungkapan  CSR  pada  perbankan  syariah.  Berdasarkan prinsip-prinsip Islam, transaksi-transaksi bisnis tidak pernah dipisahkan dari tujuan-tujuan moral dalam masyarakat. Sebagai contoh bahwa beberapa pemikir  di  bidang  Akuntansi  Syariah  telah  membangun  standar  normatif untuk format pelaporan untuk lembaga keuangan Syariah (seperti Gambling dan Karim, 1986, 1991; Baydoun dan Willet, 2000; Lewis, 2001) dan juga format pelaporan sosial untuk bisnis Syariah berdasarkan nilai-nilai Islam (seperti Haniffa, 2001; Maali, dkk., 2003). Pemerintah-pemerintah di negara- negara berpopulasi Muslim seperti Malaysia dan Indonesia serta institusi- institusi  regulator  internasional  seperti  Accounting  and  Auditing Organization  for  Islamic  Financial  Institutions  (AAOIFI)  secara  terus menerus menyuarakan dan mengupayakan adanya pengembangan dan adopsi format pelaporan semacam laporan CSR untuk diformulasikan bagi lembaga- lembaga keuangan Syariah (Muhammad, 2009)
Terkait dengan adanya kebutuhan mengenai pengungkapan kinerja sosial  di  perbankan  syariah,  saat  ini  marak  diperbincangkan  mengenai Islamic Social Reporting Index (Sofyani dkk., 2012). Islamic Social Repoorting  (ISR)  pertama  kali  dikemukakan  oleh  Haniffa  dalam penelitiannya   yang   berjudul   Social   Reporting   Disclosure:   An   Islamic 
Perspective pada tahun 2002. Adanya keterbatasan dalam pengungkapan laporan sosial konvensional yang  hanya berfokus kepada aspek material dan moral. Oleh karena itu, perlu adanya kerangka khusus untuk pelaporan pertanggungjawaban sosial yang sesuai dengan prinsip syariah, dengan menjadikan aspek spiritual sebagai fokus utama dalam pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan, karena para pembuat keputusan muslim memiliki ekspektasi agar perusahaan mengungkapkan informasi secara sukarela guna membantu dalam pemenuhan kebutuhan spiritual mereka. Sehingga akhirnya disusun suatu kerangka konseptual ISR berdasarkan ketentuan syariah yang dapat   membantu   perusahaan   dalam   melakukan   pemenuhan   kewajiban terhadap Allah SWT, masyarakat serta lingkungan. Setiap perusahaan skala besar ataupun kecil yang ada dalam pelaksanaan operasionalnya pasti menimbulkan dampak bagi lingkungan sekitar perusahaan tersebut. Oleh karena itu diharapkan perusahaan dapat mengungkapkan CSR lebih luas lagi (Haniffa, 2002). Kemudian penelitian tersebut dikembangkan oleh Othman dan Thani dalam penelitiannya yang berjudul Islamic Social Reporting Of Listed Companies In Malaysia pada tahun 2010. ISR sendiri terdiri dari enam tema pengungkapan, yaitu keuangan dan investasi, produk/jasa, karyawan, masyarakat, lingkungan, dan tata kelola perusahaan. Indeks ISR merupakan tolak ukur pelaksanakaan kinerja sosial perbankan syariah yang berisi kompilasi indikator standar CSR yang ditetapkan oleh AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions). 
Pertumbuhan  bank  syariah  di  Indonesia  juga  mendorong  lahirnya etika pengungkapan tanggung jawab sosial. Sebagai entitas yang berbasis syariah, sudah sepatutnya bank syariah memperhatikan lingkungan dan masyarakat sekitar sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab terhadap umat (Rosiana dkk., 2015). Tetapi, pada praktiknya bank syariah di Indonesia dalam melakukan pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan belum mengacu pada indeks ISR yang merupakan suatu metode dalam pelaporan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan dengan prinsip-prinsip Islam. Padahal  perkembangan  indeks  ISR  cukup  pesat  di  negara-negara  Islam lainya, seperti Malaysia, Sudan, Bahrain, Uni Emirat Arab, Iran, Palestina, Kuwait, Bangladesh, dan Qatar yang telah menjadikan indeks ISR sebagai bagian dari pelaporan organisasi syariah di negara-negara yang bersangkutan (Fitria dan Hartanti, 2010).
Kini ada beberapa bukti empiris guna mendukung adanya pengaruh tehadap pengungkapan ISR yang menemukan bahwa ukuran perusahaan mempunyai pengaruh signifikan terhadap pengungkapan ISR. Hal ini karena dengan perusahaan yang lebih besar sudah pasti memiliki pembiayaan, fasilitas, dan sumber daya manusia yang lebih banyak dibandingkan dengan perusahaan yang lebih kecil (Widyawati dan Raharja, 2012). Penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa tingkat profitabilitas berpengaruh signifikan  terhadap  pengungkapan  ISR.  Hal  ini  menggambarkan  suatu kondisi ketika perusahaan memiliki laba yang tinggi berarti perusahaan menganggap   perlu   mengungkapkan   informasi   yang   lebih   luas   dalam melaksanakan  kegiatan  CSR  perusahaan. Kemudian dalam penelitian lain mengungkapkan   bahwa   leverage   berpengaruh   terhadap   pengungkapan Islamic  Social  Reporting  dengan  slope  negatif.  Hal  ini  menggambarkan bahwa tingkat utang pada bank syariah yang tinggi akan mengurangi pengungkapan kegiatan sosial perusahaan, begitu pula sebaliknya.
Beberapa fenomena dan permasalahan yang menjadi motivasi dalam melakukan  penelitian  ini  yaitu,  pertama  pertumbuhan  perbankan  syariah yang terus meningkat pesat dan kompetitif, perlu diikuti dengan peningkatan aspek   kepatuhan   terhadap   prinsip   Islam   dan   tanggung   jawab   sosial perusahaan CSR. Kedua, pengungkapan CSR pada perbankan syariah saat ini masih mengacu pada CSR konvensional yaitu indeks GRI yang seharusnya CSR syariah berbeda dengan prespektif konvensional. Ketiga, standar pelaporan CSR syariah yang belum baku dan bersifat sukarela menjadikan pelaporan CSR syariah tidak seragam dan menyebabkan perbedaan pada tingkat pengungkapan pelaporan CSR syariah. Keempat, indeks ISR yang merupakan salah satu standar pelaporan dalam CSR syariah, perkembangannya di Indonesia masih sangat lambat dibandingkan dengan perkembangan indeks ISR di negara-negara Islam lainya, seperti Malaysia, Sudan, Bahrain, Uni Emirat Arab, Iran, Palestina, Kuwait, Bangladesh, dan Qatar yang telah menjadikan indeks ISR sebagai bagian dari pelaporan organisasi syariah di negara-negara yang bersangkutan. Hal ini terbukti dari banyaknya penelitian-penelitian mengenai indeks ISR di negara-negara tersebut (Fitria dan Hartanti, 2010). Kelima, penelitian terkait indeks ISR  dinilai sangat penting untuk mendukung praktik kinerja sosial perusahaan- perusahaan yang berbasis syariah (Sofyani dkk., 2012).
Bedasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang pengaruh pengukuran tingkat pengungkapan kinerja sosial bank syariah dengan menggunakan Indeks ISR. Penelitian ini dituangkan dalam skripsi yang berjudul “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan Leverage Terhadap Islamic Social Reporting pada Bank Umum Syariah di Indonesia (Periode 2011-2015)”
B.   Rumusan Masalah
Bedasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:
1. Apakah ukuran perusahaan (size), profitabilitas, dan leverage secara simultan berpengaruh  terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) pada bank umum syariah di Indonesia?

21. Pengaruh Penggunaan Uang Elektronik (E-Money) Terhadap Perputaran Uang (Velocity Of Money) Di Indonesia

BAB I
PENDAHULUAN

A.   Latar Belakang
Perkembangan teknologi dalam hal pembayaran menjadi salah satu gaya hidup masyarakat pada zaman modern. Sistem pembayaran yang awalnya hanya menggunakan uang tunai sebagai alat pembayaran, kini berkembang menjadi pembayaran non tunai. Perubahan sistem pembayaran sangat pesat mengikuti perkembangan teknologi, hal ini menjadi peluang bagi perbankan untuk bersaing dalam hal sistem pembayaran non tunai.
Bank  Indonesia sebagai pemegang otoritas  yang mengatur bidang sistem  pembayaran  di  Indonesia  telah  mencanangkan  Grand  Desain Upaya  Peningkatan  Penggunaan  Pembayaran  Non  Tunai  atau  disebut juga dengan Toward a Less Cash Society (LCS). Sistem pembayaran uang secara fisik mulai digantikan oleh sistem pembayaran non tunai. Dengan keuntungan yang diperoleh negara melalui penghematan biaya transaksi, diharapkan adanya kecenderungan arah perubahan transaksi tunai menuju transaksi non tunai.
Konsep pembayaran non tunai umumnya dilakukan tidak menggunakan uang yang memiliki wujud fisik (uang kartal) sebagai alat pembayaran melainkan dengan cara transfer antar bank ataupun transfer intrabank melalui jaringan internal bank sendiri. Perkembangan teknologi 



banyak memberikan dampak terhadap sistem pembayaran non tunai dengan munculnya berbagai inovasi-inovasi baru dalam pembayaran elektronis, contohnya seperti yang sudah dikenal di Indonesia yaitu phone banking, internet banking, pembayaran dengan kartu kredit dan kartu debit/ATM.
Menurut Bank Indonesia (2004), instrumen pembayaran non tunai dapat dibagi kedalam tiga kategori berdasarkan fisik alat yang digunakan, yaitu :
1.   Instrumen-instrumen   berbasis   warkat/kertas   atau   paper   based instruments.
2.   Instrumen-instrumen berbasis kartu atau card based instruments.

3.   Instrumen-instrumen   berbasis   elektronik   atau   electronic   based instruments.
Beberapa instrumen pembayaran non tunai yang berkembang di masyarakat sekarang ini, sesuai dengan isu paling sentral dalam studi mengenai  sistem  pembayaran  elektronis  pada  saat  ini  adalah  inovasi sistem pembayaran elektronik yaitu uang elektronik.
Uang elektronik atau electric money (e-money) adalah salah satu instrumen pembayaran non tunai dimana jumlah nilai uang yang tertera sesuai dengan jumlah nilai uang disetorkan terlebih dahulu oleh pihak pemegang kartu e-money kepada pihak penerbit. Nilai uang tersebut disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip, serta dapat dipindahkan untuk kepentingan transaksi pembayaran. Nilai uang yang tersimpan bukan merupakan simpanan sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang yang mengatur tentang perbankan, sehingga tidak terdapat bunga dan tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Uang elektronik memiliki perbedaan dengan alat pembayaran elektronik berbasis kartu lainnya seperti kartu debit dan kartu kredit. Kartu debit dan kartu kredit merupakan kartu yang memiliki karakteristik access products dimana salah satu karakteristiknya adalah transaksi dilakukan secara on-line ke komputer issuer (Penerbit). Sedangkan uang elektronik (e-money) merupakan instrumen pembayaran non tunai dengan karakteristik prepaid products dimana transaksi dilakukan secara off-line ke terminal merchant.
Berdasarkan gambar 1.1 dapat kita ketahui bahwa kecenderungan pemakaian sistem pembayaran non tunai semakin diminati oleh masyarakat,     hal  ini  dapat  terlihat  dari     peningkatan  jumlah  uang  elektronik yang beredar di masyarakat. Peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2016 yaitu sekitar sebesar 17 juta satuan pengguna e-money dari tahun sebelumnya dan jumlahnya yaitu sekitar 51 juta satuan pengguna e- money.  Meskipun  terjadi  penurunan  pada tahun  2014  dan  2015  yaitu sekitar 1 juta satuan pengguna e-money namun peningkatannya masih lebih besar jika di rata-ratakan.
Pertumbuhan  tersebut  juga  didukung  dengan  penyebaran infrastruktur yang menunjang seperti penempatan alat/mesin pembaca uang elektronik yang semakin meluas di mana pada tahun 2013 terdapat sekitar 130 ribu alat/mesin pembaca dan semakin meningkat pada tahun
2016 yaitu sekitar 370 ribu alat/mesin pembaca. Peningkatan pengguna uang elektronik yang disertai dengan baiknya pelayanan dan infrastruktur mendorong peningkatan transaksi dari sisi nilai dan volume.
Dalam tabel 1.2 dapat disimpulkan bahwa dilihat dari sisi transaksi yang dilakukan dengan menggunakan uang elektronik (e-money) dapat diketahui bahwa terjadi kenaikan jumlah transaksi setiap tahunnya baik dari nilai transaksinya maupun dari volume transaksinya. Kenaikan terbesar terjadi pada tahun 2015 yaitu sekitar 332 juta untuk nilai transaksinya dan sekitar 1,9 juta untuk volume transaksinya dari tahun sebelumnya. Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat mulai memiliki kepercayaan bahwa alat pembayaran non tunai dapat menunjang kehidupannya dalam sisi ekonomi.
Perputaran uang (velocity of money) adalah rata-rata jumlah berapa kali per tahun (perputaran) dari satu unit mata uang yang di gunakan untuk   membeli   total   barang   dan   jasa   yang   di   produksi   dalam perekonomian (Mishkin, 2009). Teori ini membahas keterkaitan antara jumlah  uang  beredar  dan  total  produksi  barang  dan  jasa  (PDB). Percepatan ditentukan oleh institusi di dalam perekonomian yang mempengaruhi cara individu melakukan transaksi. (Irving Fisher dalam Mishkin 2009)
Sejauh ini belum banyak terdapat indikator pengukur perkembangan alat pembayaran non tunai yang secara resmi digunakan di Indonesia, tetapi secara umum pengukuran perkembangan  pembayaran non tunai dilakukan dengan menggunakan tiga indikator yaitu indikator perkembangan volume transaksi alat pembayaran non tunai, rasio antara konsumsi swasta terhadap uang kartal di masyarakat dan rasio uang tunai terhadap M1 (Hidayat, 2006).
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa akibat perkembangan   teknologi   yang   makin   pesat   memberikan   pengaruh terhadap kehidupan masyarakat terutama dalam hal melakukan transaksi dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan.   Maka penulis tertarik untuk membuat penelitian yang membahas masalah tersebut dengan judul “Pengaruh Penggunaan Uang Elektronik (E-Money) Terhadap Perputaran Uang (Velocity of Money) di Indonesia”. 

B.   Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  diuraikan  tersebut  maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1.    Bagaimana  perkembangan  alat  pembayaran  menggunakan  Uang
Elektronik (E-Money) di Indonesia.

20. Pengaruh pengetahuan, persepsi tentang bank syariah, dan teknologi e-banking terhadap minat masyarakat religius menggunakan produk-produk bank syariah

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh
Pengetahuan, Persepsi tentang Bank Syariah, dan Teknologi E-banking terhadap
Minat Masyarakat Religius dalam menggunakan produk-produk Bank Syariah.
sampel dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan metode pengumpulan
data yang disebut Purposive Sampling. Jumlah sampel yang digunakan yaitu
sebanyak 109 responden. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan
teknik analisis PLS (Partial Least Square) melalui software Smart PLS versi 32.7.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pengetahuan berpengaruh signifikan
terhadap Minat. 2) Persepsi  berpengaruh signifikan terhadap Minat. 3) Teknologi
E-banking berpengaruh signifikan terhadap Minat.  

Kata kuci: Pengetahuan, Persepsi, Masyarakat Religius, Teknologi E-banking, dan
Partial Least Square (PLS) 

19. Pengaruh Overhead Cost, Risk Cost, Dan Simpanan Wadiah Terhadap Pendapatan Margin Murabahah Pada Bank Umum Syariah

BAB I 
PENDAHULUAN 

A.Latar Belakang
Kegiatan  muamalah  seperti  menerima  titipan  harta,  meminjamkan uana untuk keperluan konsumsi dan keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang yang dilakukan dengan akad-akad yang sesuai dengan Syariah telah lazim dilakukan umat Islam sejak zaman Rasulullah Saw, yang dikenal dengan julukan Al-amin.
Di zaman Rasulullah Saw fungsi-fungsi perbankan biasanya dilakukan oleh satu orang yang hanya melakukan satu fungsi. Baru kemudian di zaman Bani Abbasiyah, ketiga fungsi perbankan dilakukan oleh satu individu. Perbankan mulai berkembang pesat ketika beredar banyak jenis mata uang pada zaman itu sehingga perlu keahlian khusus untuk membedakan satu mata uang dengan mata uang lainnya. Hal ini diperlukan karena setiap mata uang memiliki kandungan  logam  mulia  yang  berlainan  sehingga  memiliki  nilai yang berbeda pula. Orang yang mempunyai keahlian khusus itu disebut naqid, sarraf, dan zihbiz.
Deregulasi  perbankan  dimulai  sejak  tahun  1982.  Pada  saat  itu  BI memberikan keleluasaan kepada bank-bank untuk menetapkan suku bunga. Pada tahun yang sama juga pemerintah Indonesia berencana menerapkan sistem “bagi hasil” pada perkreditan, yang mana merupakan sistem dari perbankan Syariah.
Pada tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk kelompok kerja untuk mendirikan bank Syariah pertama di Indonesia. Hal ini merupakan cikal bakal didirikannya bank Syariah pertama di Indonesia yaitu PT Bank Muamalat Indonesia yang didirikan pada tanggal 1 Novermber 1991, dan mulai resmi beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992, dengan modal awal sebesar Rp. 106.126.382.000,-
Pertumbuhan bank syariah dipengaruhi oleh kemampuan bank untuk menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat yang

merupakan   deficit unit   dalam bentuk pembiayaan. Bank syariah sebagai Lembaga intermediasi dituntut mampu untuk mengelola dana dari investor maupun dari masyarakat.
Sumber dana perbankan Syariah sebagian besar dihimpun dari dana masyarakat  dan merupak  sumber  dana  yang  paling  diandalkan oleh bank. Hampir 80% sampai 90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank merupakan dana pihak ketiga baik berasal dari pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat pada umumnya sedangkan sisanya merupakan modal sendiri dan cadangan modal. Dana yang berhasil dihimpum dari masyarakat biasanya dalam bentuk giro, tabungan dan deposito.
Bank  konvensional  yang  melakukan  usaha  pembiayaanya menggunakan skema pinjaman, sedangkan bank syariah meramaikan industri perbankan di Indonesia menggunakan akad murabahah, musyarakah, mudharabah, salam, istishna, ijarah, qardh, dan akad lainnya yang sesuai dengan  syariah.  dari  sekian  banyak  akad  yang  ada,  akan  murabahah merupakan akad yang paling popular di industri perbankan syariah.
Berdasarkan dari laporan statistik perbankan syariah (SPS) tahun 2017, akad murabahah memegang peran penting dalam penyaluran dana bank untuk kegiatan Bank  Umum Syariah dan Unit  Usaha Syariah.  Akad  murabahah merukan akan yang paling diandalkan oleh bank umum syariah. Hal ini dapat dilihat pada gambar 1.1. Dengan melakukan pembiayaan bank akan memperoleh pendapatan dari bunga, margin, dan bagi hasil. Oleh karenanya bank harus dapat mengatur penyaluran dan untuk memperoleh keuntungan dan sebagai penunjang kelangsungan usaha bank.
Akad murabahah adalah akad transaksi jual-beli dimana bank bertindak sebagai penjual dan nasabah bertindak sebagai pembeli. Bank akan menetapkan harga jual yang dibebankan, harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah dengan keuntungan yang diambil bank. Harga jual ini harus disepakati oleh kedua belah pihak, jika sudah disepakati maka tidak
dapat berubah selama akad.

Berdasarkan  grafik   1.1  pada  tahun  2013  komposisi  pembiayaan  murabahah bank umum syariah mencapai Rp. 110,565 miliyar. Laju pertumbuhan melambat pada tahun 2014 dimana komposisi pembiayaan murabahah menurun menjadi Rp. 91,867 miliyar. Meski demikian pada tahun
2015  komposisi  pembiaya  murabahah  mengalami  peningkatan  meskipun  tidak signifikan yaitu menjadi Rp. 93,642 miliyar. Laju pertumbuhan terus berlangsung hingga tahun 2017, dimana pada tahun 2016 komposisi pembiayaan  murabahah  meningkat  menjadi  Rp.110,063  miliyar  dan  pada tahun 2017 merupakan peningkatan paling besar dibandingkan empat tahun sebelumnya yaitu menjadi Rp. 114,513 miliyar.
Murabahah adalah akad jual beli dimana penjual (bank syariah) menyatakan harga beli bank dan keuntungan (margin) kepada nasabah. Harga jual bank ini harus disepakati oleh kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli.  Pendapatan  yang  diperoleh  dari  pembiayaan  murabahah  diambil bank syariah melalui margin pada setiap pembiayaan murabahah yang dilakukan (Nurhayati dan Wasilah, 2013).
Berdasarkan    tabel    1.1    presntase    margin    murabahahyangbank syariahberikan  sangat fluktuatif, pada tahun 2013 margin murabahah sebesar 13.18%  atau  lebih  kecil  dibandingkan  tahun  sebelumnya  yaitu  sebesar 13.69%.  Pertumbahan  margin  murabahah  paling  besar  terjadi  pada  tahun 2014 sebesar 15,43%. Peningkatan ini terjadi bisa disebabkan karena adanya peningkatan margin deposito syariah sehingga upaya bank syariah untuk mengimbangi biaya dana yaitu dengan menaikkan margin pembiayaan. Akan tetapi penurunan terus terjadi pada tahun 2015 margin murabahahmenjadi 13.93% , dan kembali menurun pada tahun 2016 menjadi 13,23%. Memasuki tahun 2017 margin murabahah kembali menurun menjadi 13,11%.

18. Pengaruh Nilai Pelanggan, Kepuasan Nasabah, Kualitas Pelayanan Dan Relationship Marketing Terhadap Loyalitas Nasabah

BAB I
PENDAHULUAN

A.  Latar Belakang
Pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia dilakukan dalam kerangka dual-banking system atau sistem perbankan ganda dalam kerangka Arsitektur  Perbankan  Indonesia (API),  untuk  menghadirkan  alternatif  jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia. Secara bersama-sama, sistem perbankan syariah dan perbankan konvensional secara sinergis mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional  (OJK, 2017)
Bank  kovensional  secara  garis  besar  adalah  bank  yang  menggunakan sistem bunga, sedangkan bank syariah menggunakan sistem bagi-hasil. Masyarakat Indonesia sebagian besar adalah muslim, oleh karenanya potensi pasar perbankan syariah di Indonesia sangat besar. Ditandai dengan banyak berdirinya Badan Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), banyak bank-bank konvensional yang membuka kantor cabang bank syariah, bahkan mengganti jenis usahanya dari bank konvensional menjadi bank syariah (Junaedi A. T.,
2012).
Dengan  telah  diberlakukannya  Undang-Undang  No.  21  Tahun  2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan   industri   perbankan   syariah   nasional   semakin  memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Dengan progres perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan (OJK, 2017).
Pertumbuhan ekonomi dan industri di Indonesia telah banyak mengalami kemajuan yang sangat pesat dibandingkan dengan beberapa dekade sebelumnya dengan kemajuan ekonomi dan industri di Indonesia membawa dampak yang baik untuk perbankan syariah. Hal ini dapat dibuktikan bahwa Bank Umum Syariah (BUS) dari tahun ke tahun mengalami perkembangan yang   sangat   baik,   karena   bank   umum   syariah  mulai   dipercaya   oleh masyarakat.
Pada tahun 1992 berdiri bank syariah pertama di Indonesia yaitu Bank Muamalat.  Kemudian  menyusul  Bank  Syariah  Mandiri  (1999),  dan  Bank Mega Syariah (2004). Pada tahun 2008, berdiri lagi dua bank syariah yaitu Bank Bukopin Syariah dan Bank BRI Syariah. Setelah dikeluarkannya UU No. 21 Tahun 2008 mengenai perbankan syariah, hal ini berdampak besar bagi industri perbankan syariah karena ada 6 bank umum syariah baru berdiri, yaitu Bank Panin Syariah (2009), Bank BJB Syariah, Bank Victoria Syariah, Bank BCA Syariah, Bank BNI Syariah dan Maybank Syariah yang berdiri pada tahun 2010. Selanjutnya pada tahun 2014 berdiri lagi Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah dan yang terbaru pada tahun 2016 berdiri Bank Aceh Syariah, sampai saat ini sudah ada 13 BUS yang terdaftar di OJK dan BI.
Seiring dengan bertambahnya BUS, otomatis jumlah DPK (Dana Pihak Ketiga) pada bank umum syariah juga meningkat dari tahun ke tahun.
Dari data di atas dapat diketahui bahwa jumlah rekening pada dana pihak ketiga bank umum syariah dan unit usaha syariah dalam 6 tahun terakhir selalu  mengalami  peningkatan.  Yaitu  pada  tahun  2011  dana  pihak  ketiga sudah ada 115.515 milyar rupiah, pada tahun 2012 naik menjadi 147.512 milyar rupiah, pada tahun 2013 naik lagi menjadi 183.534 milyar rupiah, pada tahun 2014 dan 2015 naik menjadi 217.858 dan 231.175 milyar rupiah, pada tahun 2016 terus naik menjadi 279.335 milyar rupiah. Hal ini membuktikan  masyarakat semakin percaya kepada perbankan syariah dan mau menginvestasikan modalnya atau hanya sekedar menyimpan uangnya di bank syariah dan unit usaha syariah.
Namun, perkembangan BUS di Indonesia selama 6 tahun terakhir masih belum cukup dikarenakan Bank konvensional masih berdiri kokoh dan jauh dipercaya oleh masyarakat, hal itu dapat dibuktikan dari gambar 1.3 yang memperlihatkan perbandingan DPK antara bank konvensional dengan bank umum syariah dan unit usaha syariah, dimana terlihat perbedaan jauh diantara keduanya.

17. Pengaruh modal dan efisiensi operasional terhadap pembiayaan serta implikasinya pada bank syariah di indonesia

BAB I 
PENDAHULUAN

A.  Latar Belakang Masalah
Perbankan Syariah di Indonesia semakin berkembang seiring dengan berkembangnya pertumbuhan penduduk yang berpenduduk mayoritas beragama Islam. Perbankan Syariah menjadi alternatif sistem Perbankan yang memiliki berbagai macam produk dan pelayanan yang beragam akan siklus operasionalnya serta memiliki kemampuan menghasilkan profit menjadi indikator penting untuk keberlanjutan entitas bisnis dan untuk mengukur kemampuan bersaing dalam jangka panjang.
Bank Syariah merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai fungsi dan tujuan penting dalam perekonomian. Fungsi dan tujuan Bank Umum Syariah meliputi kemakmuran ekonomi yang meluas, penyerapan tenaga kerja dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang optimal, keadilan sosial ekonomi, distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata, stabilitas nilai uang, mobilitas dan investasi tabungan yang menjamin adanya pengembalian yang adil dan pelayanan yang efektif. Bank umum Syariah menjadikan Indonesia negara yang menganut dua sistem perbankkan yaitu Perbankan konvensional dan Perbankan Syariah (Idroes,2011)
Menurut Muhamad (2014) bank pada umumnya dan bank Syariah pada khususnya adalah lembaga yang didirikan dengan orientasi laba. Untuk mendirikan lembaga demikian ini perlu didukung dengan aspek
permodalan yang kuat. Kekuatan aspek permodalan ini memungkinkan terbangunnya  kondisi  bank  yang  dipercaya  oleh  masyarakat. Sebagaimana diketahui bersama, bank adalah lembaga kepercayaan. Sehubungan dengan persoalan kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut, maka manajemen bank harus menggunakan semua perangkat operasionalnya untuk mampu menjaga kepercayaan masyarakat itu.
Salah  satu  perangkat  yang  sangat  strategis  dalam  menopang kepercayaan itu adalah perkembangan dan kemajuan bank sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat. Setiap penciptaan aktiva, disamping berpotensi menghasilkan keuntungan juga berpotensi menimbulkan terjadinya risiko. Oleh karena itu modal juga harus dapat digunakan untukmenjaga kemungkinan terjadinya risiko kerugian atas investasi pada aktiva,   terutama   yang   berasal   dari   dana-dana   pihak   ketiga   atau masyarakat.  Peningkatan  peran  aktiva  sebagai  penghasil  keuntungan harus  secara  simultan   dibarengi   dengan   pertimbangan   risiko   yang mungkin timbul guna melindungi kepentingan para pemilik dana (Muhamad, 2014).
Menurut Idroes (2011) permodalan bagi bank sebagaimana perusahaan pada umumnya selain berfungsi sebagai sumber utama pembiayaan terhadap kegiatan operasionalnya juga berperan sebagai penyangga terhadap kemungkinan terjadinya kerugian. Selain itu, modal juga berfungsi untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan bank dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi. Sebagai salah satu aspek yang paling mendasar dalam pelaksanaan prinsip kehati-hatian, bank harus memenuhi kecukupan permodalan. Hal ini menjadi fokus utama dari seluruh pengawasan bank di seluruh dunia. Modal yang dimiliki suatu bank pada dasarnya harus cukup untuk menutupi seluruh risiko usaha yang dihadapi bank.
Berbagai masalah pernah terjadi mengenai tingkat kecukupan modal di berbagai negara, sepeti krisis moneter yang dimulai pada pertengahan  tahun  1997.  Pada  saat  itu  nilai  tukar  mata  uang  rupiah
terdepresiasi  terhadap  dolar  Amerika  Serikat,  menyebabkan  sebagian besar perusahaan tidak mampu membayar pinjaman kepada bank. Akibatnya Perbankan juga menghadapi risiko tidak mampu membayar kewajibannya yang sebagian besar dibiayai oleh pinjaman luar negeri dan dana masyarakat. Besarnya cadangan kredit dan kerugian sebagai dampak selisih nilai tukar mengakibatkan menurunnya modal Perbankan sehingga sebagian besar bank tidak mampu lagi untuk memenuhi kewajibannya terhadap kecukupan modal. Pada akhirnya akan menurunkan kinerja Perbankan yang dapat diidentifikasikan dalam bentuk analisa laporan ke- uangan   dengan   menggunakan   rasio-rasio   keuangan   seperti   rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio rentabilitas dan rasio keuangan lainnya Banyak faktor yang dapat mempengarui tingkat kecukupan modal pada  Perbankan  yang  salah  satu  nya  adalah  kualitas  aset.  Menurut Muljono (1995) dalam Hendra (2006) penilaian kualitas aset merupakan penilaian terhadap kondisi aset bank dan kecukupan manajemen risiko kredit. Kelangsungan usaha bank tergantung pada kesiapan untuk menghadapi risiko kerugian dari penanaman dana. Penilaian kualitas aset mencerminkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola aktiva produktifnya.
Menurut Ita Akmal (2013) fungsi Perbankan Syariah sebagai lembaga intermediary antara masyarakat yang kelebihan modal dengan masyarakat yang kekurangan modal telah berjalan dengan baik. Tentu, untuk   dapat   menjalankan   fungsinya   tersebut   dibutuhkan   kondisi Perbankan yang sehat. Kondisi Perbankan yang sehat mampu menjaga kepercayaan masyarakat dan investor terhadap kinerja Perbankan itu sendiri.  Pada  Kasus  Bank  Century pada  tahun  2008,  terdapat  banyak penyelewengan  yang menjadikan kondisi bank itu sendiri tidak cukup sehat. Penyelewengan tersebut berupa tingkat minimum CAR atau kecukupan modal, batas maksimal pemberian kredit, FPJP (Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek). Akibatnya, ketika penabung-penabung dalam negeri mencairkan tabungan rupiahnya (rush) untuk membeli dollar yang
saat itu nilainya menguat, Bank Century gagal memenuhi kewajibannya di transaksi kliring.  Bank Century mengalami  kesulitan likuiditas dan kehilangan  kepercayaan  nasabahnya.  Bahkan,  Bank  Indonesia  melalui data per 31 Oktober 2008 mengumumkan bahwa rasio kecukupan modal atau CAR Bank Century minus hingga 3,52%. Diputuskan, dana yang dibutuhkan  guna menambah kebutuhan  modal  untuk  menaikkan  CAR menjadi 8 persen adalah sebesar Rp 632 miliar. Ketentuan kecukupan 

16. Pengaruh merek, reputasi, kualitas pelayanan dan lokasi terhadap proses keputusan nasabah menggunakan produk tabungan

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Bank adalah salah satu lembaga keuangan  yang berperan penting dalam perekonomian di sebuah negara  termasuk  Indonesia.  Menurut  Undang-undang Nomor   10   tahun   1998,   Bank   merupakan lembaga  perantara   keuangan, dimana  bank  bertugas  untuk  menghimpun  dana  dari  masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, deposito dan kemudian menyalurkan dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. Dari  pengertian tersebut dapat  disimpulkan  bahwa  peran bank adalah   suatu   lembaga   perantara keuangan   (financial   intermediary)  antara pihak–pihak  yang  memiliki  kelebihan  dana  (surplus  of funds) dengan pihak- pihak yang memerlukan dana (deficit of funds). (Soetiono, 2016:  ii)
Bank syariah merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang kegiatannya  berdasarkan  syariah-syariah  islam,  yang  bertujuan  untuk meningkatkan kualitas ekonomi umat dengan jalan mengembangkan kemandirian umat melalui kegiatan penghimpunan dengan penyaluran dana. Namun demikian, fakta yang terjadi masih ada sebagian masyarakat yang belum mengetahui secara jelas  produk-produk  bank  syariah,  sehingga  diantara  mereka  masih  timbul keraguan mengenai prinsip-prinsip syariah. (Mandasari, 2015:1)
Dunia perbankan di tanah air kian marak sejak hadirnya perbankan syariah yang  dimotori  oleh  Bank  Muamalat  pada  tahun  1992.  Keberadaan  perbankan
syariah ini dapat kita saksikan di berbagai kota, mulai dari Bank Umum syariah
(BUS), Unit Usaha Syairah (UUS) ataupun Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Peran bank syariah dalam memacu pertumbuhan perekonomian daerah semakin strategis dalam rangka mewujudkan struktur perekonomian yang berimbang.
Berdasarkan pangsa pasar aset perbankan syariah terhadap aset perbankan nasional meningkat dari tahun ke tahun dimana pada tahun 2014 sebesar 4,88pada tahun 2015 turun 4,67 dan pada tahun 2016 meningkat menjadi 5,20%.
Peningkatan pangsa pasar ini di latarbelakangi pertumbuhan aset Bank Syariah sebesar 2,28% yang lebih tinggi dari Bank Konvensional sebesar 1,80%. Pada tahun 2015 pangsa pasar bank syariah menurun dan salah satunya adalah pemahaman masyarakat yang masih kurang dalam produk dan jasa bank syariah. Dengan ini OJK membuat strategi-strategi untuk mendorong pertumbuhan pangsa pasar pada tahun-tahun selanjutnya antara lain dengan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk dan jasa keuangan syariah. (Laporan triwulan OJK,
2016)
Dari data di atas dapat diketahui bahwa jumlah rekening pada dana pihak ketiga bank umum syariah dan unit usaha syariah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini berarti masyarakat sudah mulai mempertimbangkan keberadaan perbankan syariah. Sehingga masyarakat sudah mulai memberikan kepercayaan kepada bank syariah untuk menginvestasikan modalnya ataupun yang hanya ingin menyimpan tabungannya di bank syariah. 



Akan tetapi maraknya   perkembangan   dan   pertumbuhan   bank   syariah tersebut dipandang  sinis oleh  beberapa  kalangan,  bahkan  kalangan  umat  Islam sendiri.   Sinisme   terhadap   perbankan   Islam   tersebut   dapat   dilihat   dari kepercayaan   masyarakat   Islam   terhadap   Bank   Syariah   sangat   rendah. Hal tersebut   dapat   dilihat   dari   partisipasi   umat   Islam   dalam   investasi   atau perguliran modal. Bahkan beberapa ilmuwan muslim ada yang mengecam perbankan syariah, mereka berpendapat bahwa bank-bank Islam dalam menyelenggarakan   transaksi-transaksinya   justru   bertentangan   dengan konsepnya.   Dengan   kata   lain,   bertentangan   dengan   semangat syariah. Dipertanyakan   apakah   penyelenggaraan   kegiatan-kegiatan   usaha-usaha bank- bank Islam tersebut yang notabene bermaksud untuk menghindarkan pemungutan bunga  dan  bermaksud   agar  risiko   dipikul  bersama,  apakah memang  telah diselenggarakan  sesuai  dengan  tujuan  tersebut  ataukah dalam pelaksanaannya ternyata hanya penggantian istilah belaka. (Mu'allim, 2003: 19)
Grafik diatas menunjukkan jumlah populasi penduduk muslim Indonesia dan Malaysia, yang  mana pada grafik diatas jumlah penduduk muslim Indonesia lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk muslim malaysia yaitu 87,2% muslim Indonesia dan 61,3% untuk penduduk muslim Malaysia. Akan tetapi meskipun Indonesia memiliki tingkat penduduk muslim yang tinggi, hanya sedikit dari muslim Indonesia yang menggunakan produk perbankan syariah berbeda dengan  penduduk  muslim  malaysia,  tingkat  peminatan  penggunaan  produk
perbankan syariah sangat tinggi. Seperti yang terilhat pada grafik di bawah ini:
Pada grafik diatas perbedaan pangsa pasar antara Indonesia dan Malaysia sangat jauh berbeda. Indonesia hanya memiliki 5% pangsa pasar sedangkan malaysia mencapai 50% padahal Indonesia merupakan negara dengan mayoritas muslim   terbesar   didunia   akan   tetapi   masih   sedikit   penduduknya   yang menggunakan perbankan syariah.
Perbankan syariah dapat dikategorikan sebagai jenis industri baru yang mempunyai daya tarik cukup tinggi. Dari hasil penelitian sebelumnya yaitu Almosawwi  (1998)  dalam  (Ahmad,  2000:  2)  diketahui  bahwa  faktor  utama

15. Pengaruh kompetensi SDM, teknologi informasi dan insentif terhadap implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dengan motivasi sebagai variabel pemoderasi

BAB I 
PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang
Kegiatan  muamalah  seperti  menerima  titipan  harta,  meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang yang dilakukan dengan akad-akad yang sesuai dengan Syariah telah lazim dilakukan umat Islam sejak zaman Rasulullah Saw, yang dikenal dengan julukan Al-amin.
Di zaman Rasulullah Saw fungsi-fungsi perbankan biasanya dilakukan oleh satu orang yang hanya melakukan satu fungsi. Baru kemudian di zaman Bani Abbasiyah, ketiga fungsi perbankan dilakukan oleh satu individu. Perbankan mulai berkembang pesat ketika beredar banyak jenis mata uang pada zaman itu sehingga perlu keahlian khusus untuk membedakan satu mata uang dengan mata uang lainnya. Hal ini diperlukan karena setiap mata uang memiliki kandungan  logam  mulia  yang  berlainan  sehingga  memiliki  nilai yang berbeda pula. Orang yang mempunyai keahlian khusus itu disebut naqid, sarraf, dan zihbiz.
Deregulasi  perbankan  dimulai  sejak  tahun  1982.  Pada  saat  itu  BI memberikan keleluasaan kepada bank-bank untuk menetapkan suku bunga. Pada  tahun  yang  sama  juga  pemerintah  Indonesia  berencana  menerapkan s s em  “bag   hasil”  pada  pe kredi an   yang  mana  me upakan  s s em  da perbankan Syariah.
Pada tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk kelompok kerja untuk mendirikan bank Syariah pertama di Indonesia. Hal ini merupakan cikal bakal didirikannya bank Syariah pertama di Indonesia yaitu PT Bank Muamalat Indonesia yang didirikan pada tanggal 1 Novermber 1991, dan mulai resmi beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992, dengan modal awal sebesar Rp. 106.126.382.000,-
Pertumbuhan bank syariah dipengaruhi oleh kemampuan bank untuk menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat yang merupakan   deficit unit   dalam bentuk pembiayaan. Bank syariah sebagai
Lembaga intermediasi dituntut mampu untuk mengelola dana dari investor maupun dari masyarakat.
Sumber dana perbankan Syariah sebagian besar dihimpun dari dana

masyarakat  dan merupak  sumber  dana  yang  paling  diandalkan oleh bank. Hampir 80% sampai 90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank merupakan dana pihak ketiga baik berasal dari pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat pada umumnya sedangkan sisanya merupakan modal sendiri dan cadangan modal. Dana yang berhasil dihimpum dari masyarakat biasanya dalam bentuk giro, tabungan dan deposito.
Bank  konvensional  yang  melakukan  usaha  pembiayaanya menggunakan skema pinjaman, sedangkan bank syariah meramaikan industri perbankan di Indonesia menggunakan akad murabahah, musyarakah, mudharabah, salam, istishna, ijarah, qardh, dan akad lainnya yang sesuai dengan  syariah.  dari  sekian  banyak  akad  yang  ada,  akan  murabahah merupakan akad yang paling popular di industri perbankan syariah.
Berdasarkan dari laporan statistik perbankan syariah (SPS) tahun 2017, akad murabahah memegang peran penting dalam penyaluran dana bank untuk kegiatan Bank  Umum Syariah dan Unit  Usaha Syariah.  Akad  murabahah merukan akan yang paling diandalkan oleh bank umum syariah. Hal ini dapat dilihat pada gambar 1.1. Dengan melakukan pembiayaan bank akan memperoleh pendapatan dari bunga, margin, dan bagi hasil. Oleh karenanya bank harus dapat mengatur penyaluran dan untuk memperoleh keuntungan dan sebagai penunjang kelangsungan usaha bank.
Akad murabahah adalah akad transaksi jual-beli dimana bank bertindak sebagai penjual dan nasabah bertindak sebagai pembeli. Bank akan menetapkan harga jual yang dibebankan, harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah dengan keuntungan yang diambil bank. Harga jual ini harus disepakati oleh kedua belah pihak, jika sudah disepakati maka tidak dapat berubah selama akad.
Berdasarkan grafik 1.1 pada tahun 2013 komposisi pembiayaan murabahah bank umum syariah mencapai Rp. 110,565 miliyar. Laju pertumbuhan melambat pada tahun 2014 dimana komposisi pembiayaan murabahah menurun menjadi Rp. 91,867 miliyar. Meski demikian pada tahun 2015  komposisi  pembiaya  murabahah  mengalami  peningkatan  meskipun tidak signifikan yaitu menjadi Rp. 93,642 miliyar. Laju pertumbuhan terus berlangsung   hingga   tahun   2017,   dimana   pada   tahun   2016   komposisi
pembiayaan  murabahah  meningkat  menjadi  Rp.110,063  miliyar  dan  pada tahun 2017 merupakan peningkatan paling besar dibandingkan empat tahun sebelumnya yaitu menjadi Rp. 114,513 miliyar. Murabahah adalah akad jual beli dimana penjual (bank syariah) menyatakan harga beli bank dan keuntungan (margin) kepada nasabah. Harga jual bank ini harus disepakati oleh kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli.  Pendapatan  yang  diperoleh  dari  pembiayaan  murabahah  diambil bank syariah melalui margin pada setiap pembiayaan murabahah yang dilakukan (Nurhayati dan Wasilah, 2013).
Berdasarkan tabel 1.1 presntase margin murabahahyangbank syariahberikan  sangat fluktuatif, pada tahun 2013 margin murabahah sebesar 13.18%  atau  lebih  kecil  dibandingkan  tahun  sebelumnya  yaitu  sebesar 13.69%.  Pertumbahan  margin  murabahah  paling  besar  terjadi  pada  tahun 2014 sebesar 15,43%. Peningkatan ini terjadi bisa disebabkan karena adanya

14. Pengaruh Kap, Car, Size, Dan Nom Terhadap Financing To Deposit Ratio (Fdr) Pada Bank Umum Syariah

BAB I
PENDAHULUAN

A.  Latar Belakang Masalah
Perkembangan dunia perbankan khususnya perbankan syariah memegang peran penting dalam memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Ini dapat dilihat dari penurunan laju pertumbuhan perbankan syariah yang menandakan salah satu penyebab terjadinya perlambatan ekonomi pada tahun 2013, dimana pada tahun 2013 mengalami pertumbuhan hanya 24,2% (yoy), lebih rendah dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya 34,0% (yoy).1 Bank sebagai lembaga kepercayaan masyarakat   dan   merupakan   bagian   dari   sistem   moneter   mempunyai kedudukan strategis sebagai penunjang pembangunan ekonomi.
Hal  ini  berkaitan  erat  dengan  fungsi  penting  perbankan  sebagai lembaga intermediasi. Dimana bank berfungsi untuk menghimpun dana dari pihak yang mempunyai kelebihan dana dan menyalurannya kepada pihak yang kekurangan dana. Bank dianggap berhasil dalam melaksanakan fungsinya dalam intermediasi apabila bank tersebut dapat mengelola besarnya proporsi dana pihak ketiga yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan dimana bank tersebut tetap memperhatihan aspek resiko agar resiko pembiayaan tidak menyebabkan resiko gagal bayar yang dapat memperbesar peluang suatu bank
dalam kondisi bermasalah (kebangkrutan).Namun pada tahun 2013 terlihat bahwa FDR BUS masih tercatat sebesar   95,9%   pada   akhir   periode   laporan   yang   mencerminkan   FDR perbankan syariah tetap relatif tinggi. Sedangkan data terkini pada tahun 2014 bulan Desember memperlihatkan bahwa FDR BUS tercatat menurun menjadi
86,66%.

Rasio pembiayaan terhadap pendanaan (Financing to Deposit Ratio/FDR)   perbankan   syariah   dinilai   akan   efektif   untuk   mendukung perolehan imbal hasil tinggi jika berada pada kisaran 95%-98%. Hal itu berarti berarti dari 100% dana yang terkumpul dari masyarakat, sebanyak 95%-98% diantaranya disalurkan dalam bentuk pembiayaan. Riyanto, Direktur Utama PT. Bank Syariah Bukopin (BSB), mengatakan kisaran angka tersebut sangat efektif untuk memberikan imbal hasil yang kompetitif. Sebab, margin yang dihasilkan dari pembiayaan kepada nasabah cenderung lebih tinggi dibandingkan jika dana ditempatkan pada instrumen lain seperti fasilitas simpanan Bank Indonesia dan sukuk.2
Perkembangan tingkat FDR BUS yang ada di Indonesia dapat kita lihat

dari grafik di bawah ini:
Dilihat dari grafik di atas FDR BUS mengalami penurunan dari tahun

2012 ke tahun 2014 dari 120,65% menjadi 86,66%. Penurunan ini menunjukkan pula bahwa bank syariah tidak bisa memaksimalkan dalam melakukan pembiayaan ke masyarakat ataupun ke sektor riil.3  Hal ini juga menunjukkan bahwa bank syariah tidak bisa mengefektifkan dana yang dihimpunnya. Rendahnya tingkat FDR BUS ini dapat pula memperlihatkan bahwa dana pihak ketiga (DPK) yang semakin banyak yang tidak diimbangi dengan  besarnya  pembiayaan  akan  menurunkan  tingkat  FDR  perbankan
syariah.4

Padahal Bank Indonesia (BI) tidak menetapkan batas atas rasio pembiayaan terhadap DPK atau FDR perbankan syariah, terkait harmonisasi aturan GWM-LDR di perbankan konvensional. Bank Sentral tetap berupaya mendorong pertumbuhan perbankan syariah. Tidak adanya pembatasan atau penurunan dari tingkat FDR perbankan syariah dikarenakan perbankan syariah masih perlu untuk terus bertumbuh pesat.5
FDR secara pemahaman hampir sama dengan konsep LDR dimana

keduanya sama-sama berfungsi untuk mengukur tingkat likuiditas perbankan dan juga melihat rasio dari jumlah dana yang disalurkan atau total pembiayaan dengan rasio jumlah dana yang diterima atau Dana Pihak Ketiga (DPK) ditambah modal sendiri, hanya saja FDR tidak menganut sistem bunga dalam menyalurkan dana ataupun pembiayaannya. Pengelolaan likuiditas merupakan suatu   fungsi   yang   terpenting   yang   dilakukan   oleh   perbankan   syariah khususnya karena dapat menggambarkan fungsi bank sebagai lembaga intermediasi berjalan dengan baik atau tidak dan juga berkaitan erat dengan tingkat profitabilitas perbankan syariah itu sendiri.6
Pencapaian keberhasilan fungsi intermediasi bank yang terlihat melalui
LDR yang pemahamannya hampir sama dengan FDR dapat disebabkan oleh berbagai hal penting dalam bank. Pertama, kecukupan modal bank atau sering disebut dengan capital adequacy ratio. Kedua, kemampuan intermediasi perbankan  dapat dinilai  melalui ukuran bank  yang tercermin melalui total aktiva bank  tersebut.  Ketiga,  pada dasarnya bisnis  bank  yang membentuk aktiva produktif dapat memberi income bagi bank. Keempat, aktivitas bisnis bank tidak terlepas dari biaya operasional.7
Oleh karena itu berdasarkan uraian di atas dan mengingat pentingnya

mengetahui faktor penentu FDR perbankan syariah dalam mewujudkan persaingan yang kompeten dengan perbankan konvensional dan mendukung pertumbuhan perbankan syariah yang lebih pesat lagi serta masih sedikitnya penelitian   di   bidang   perbankan   syariah   khususnya   FDR,   maka   pada kesempatan kali ini penulis tertarik membahas tentang “PENGARUH KAP, CAR, SIZE, DAN NOM TERHADAP  FINANCING TO DEPOSIT RATIO (FDR) PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2012-
2016.

B.  Identifikasi Masalah
1.   Bagaimana  tingkat  Financing  to  Deposit  Ratio  (FDR)  perbankan syariah di Indonesia?

Teman KoleksiSkripsi.com

Label

Administrasi Administrasi Negara Administrasi Niaga-Bisnis Administrasi Publik Agama Islam Akhwal Syahsiah Akuntansi Akuntansi-Auditing-Pasar Modal-Keuangan Bahasa Arab Bahasa dan Sastra Inggris Bahasa Indonesia Bahasa Inggris Bimbingan Konseling Bimbingan Penyuluhan Islam Biologi Dakwah Ekonomi Ekonomi Akuntansi Ekonomi Dan Studi pembangunan Ekonomi Manajemen Farmasi Filsafat Fisika Fisipol Free Download Skripsi Hukum Hukum Perdata Hukum Pidana Hukum Tata Negara Ilmu Hukum Ilmu Komputer Ilmu Komunikasi IPS Kebidanan Kedokteran Kedokteran - Ilmu Keperawatan - Farmasi - Kesehatan – Gigi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Keperawatan Keperawatan dan Kesehatan Kesehatan Masyarakat Kimia Komputer Akuntansi Manajemen SDM Matematika MIPA Muamalah Olahraga Pendidikan Agama Isalam (PAI) Pendidikan Bahasa Arab Pendidikan Bahasa Indonesia Pendidikan Bahasa Inggris Pendidikan Biologi Pendidikan Ekonomi Pendidikan Fisika Pendidikan Geografi Pendidikan Kimia Pendidikan Matematika Pendidikan Olah Raga Pengembangan Masyarakat Pengembangan SDM Perbandingan Agama Perbandingan Hukum Perhotelan Perpajakan Perpustakaan Pertambangan Pertanian Peternakan PGMI PGSD PPKn Psikologi PTK PTK - Pendidikan Agama Islam Sastra dan Kebudayaan Sejarah Sejarah Islam Sistem Informasi Skripsi Lainnya Sosiologi Statistika Syari'ah Tafsir Hadist Tarbiyah Tata Boga Tata Busana Teknik Arsitektur Teknik Elektro Teknik Industri Teknik Industri-mesin-elektro-Sipil-Arsitektur Teknik Informatika Teknik Komputer Teknik Lingkungan Teknik Mesin Teknik Sipil Teknologi informasi-ilmu komputer-Sistem Informasi Tesis Farmasi Tesis Kedokteran Tips Skripsi