PENDAHULUAN
A. latar Belakang Permasalahan
Republik Indonesia sudah sejak lama mengakui keberadaan otonomi daerah yang diberikan melalui desentralisasi. Pasal 18 UUD 1945 yang sudah diamandemen dan ditambahkan menjadi pasal 18, 18A dan 18B memberikan dasar dalam penyelenggaraan desentralisasi. Hal ini membuktikan bahwa pemberian otonomi daerah kepada daerah kabupaten atau kota sudah merupakan persetujuan pendiri bangsa yang sudah ada sejak bangsa indonesia merdeka. pelaksanaan desentralisasi dapat dilihat dengan adanya pembagian propinsi dan kabupaten di wilayah indonesia. Sejak saat itu sudah ada banyak Undang-undang yang mengatur tentang pemerintah daerah. Tercatat ada 7 Undang-undang yang mengatur tentang pemerintah daerah. Undang-undang tersebut yaitu UU 1/1945, UU 22.1948, UU 1/1957, UU 18/1965, UU 5/1974, UU 22/1999 dan terakhir UU 32/2004. beberapa peraturan inilah yang menjadi batasan-batasan dalam pelaksanaan otonomi dan pemerintah daerah.
munculnya Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah menjadi tonggak bagi daerah untuk melaksanakan otonomi daerah. desentralisasi pada prinsipnya merupakan penyerahan kewenangan dari pemerintah puas kepada tingkat pemerintah lokal yang otonom. walaupun demikian tidak seluruh kewenangan pemerintah diserahkan pada daerah karena untuk kewenangan yang strategis seperti pertahanan, keamanan atau hubungan luar negeri masih menjadi wewenang pemerintah pusat. penyerahan wewenang ini menyebabkan daerah memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
