BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara terbesar. Penerimaan pajak ini sangat berperan dalam kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Menurut Direktorat Jendral Pajak, Darmin Nasution, penerimaan pajak dalam periode Januari-Maret 2007 adalah sebesar Rp 103,1 triliun atau meningkat 35% dibanding periode yang sama di tahun 2006 yang hanya mencapai Rp 76,4 triliun. Jumlah tersebut merupakan jumlah penerimaan terbesar selama enam tahun terakhir. Namun denikian, angka-angka penerimaan pajak yang disampaikan masih simpang siur karena tidak ada satu angka pun yang diyakini kebenarannya. Hal ini disebabkan oleh sistem Modul Penerimaan Negara (MPN) yang merupakam sistem informasi di Departemen Keuangan yang mengintegrasikan penerimaan Direktorat Jendral Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Bea Cukai, serta pengeluaran Direktorat Jenderal Anggaran belum solid (Bisnis Indonesia dalam Wiyono, 2008). Oleh karena itu, pengelolaan penerimaan pajak harus dilakukan dengan baik dan akurat agar tidak terjadi kebocoran.
Menurut Setiyaji dan Amir (2005), administrasi perpajakan diduga sebagai penyebab rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia yang berdampak pada tidak optimalnya penerimaan pajak. Perubahan kebijakan perpajakan tidak akan memuaskan hasilnya jika tidak diikuti dengan reformasi administrasi perpajakan. Administrasi perpajakan yang efektif harus menciptakan lingkungan yang mendorong Wajib Pajak secara sukarela mematuhi peraturan yang berlaku.
Syarat utama yang harus dipenuhi dalam reformasi administrasi perpajakan adalah penyederhanaan sistem perpajakan sehingga administrasi perpajakan dapat dikelola seefektif dan seefisien mungkin, terlebih di negara dengan tingkat kepatuhan relatif rendah seperti di Indonesia (Setiyaji dan Amir, 2005). Modernisasi pajak melalui pelayanan perpajakan berbasis teknologi informasi yang tepat guna merupakan salah satu solusi yang tidak hanya dapat memberikan pelayanan yang cepat, berkualitas, dan handal melainkan juga mendukung terciptanya penyederhanaan sistem perpajakan dan membantu terwujudnya good governance. Lebih jelas, pemanfaatan teknologi informasi secara tepat mampu mendukung program transparansi, dimana kemungkinan terjadinya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), termasuk di dalamnya penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimalisasi (Setiyaji dan Amir, 2005). Selain itu, improvisasi bidang teknologi informasi juga dapat mengantisipasi dinamika bisnis yang terjadi.
Modernisasi pajak ini ditandai dengan penerapan teknologi informasi terkini dalam pelayanan perpajakan (Setiyaji dan Amir, 2005). Peningkatan pelayanan perpajakan ini terlihat dengan dikembangkannya administrasi perpajakan modern dan teknologi informasi di berbagai aspek kegiatan. Perubahan mendasar yang berkaitan dengan modernisasi pajak terjadi di awal tahun 2005 yaitu dilaksanakannya jenis pelayanan kepada Wajib Pajak yang baru dalam rangka penyampaian surat pemberitahuan dan penyampaian perpanjangan surat pemberitahuan tahunan malalui elektronik (e-filling) (Ratih,2009).
Perubahan tersebut meliputi pelayanan kepada Wajib Pajak dari yang semula Wajib Pajak harus menyampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) secara langsung, sekarang ini penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) dapat dilakukan secara online di mana saja dan kapan saja. Penggunaan e-filling ini dilakukan bertujuan agar Wajib Pajak memperoleh kemudahan dalam memenuhi kewajibannya, sehinggga pemenuhan kewajiban perpajakan dapat lebih mudah dilaksanakan dan tujuan untuk menciptakan administrasi perpajakan yang lebih tertib dan transparan dapat dicapai. Selain itu, penggunaan e-filling dapat mengurangi beban proses administrasi laporan pajak menggunakan kertas (Ratih,2009). Adanya kemudahan untuk memenuhi kewajiban perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Selain itu, transisi cara penyampaian dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) dapat memudahkan dan memberi manfaat bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sendiri dalam pengelolaan pajak. Oleh karena itu perlu dukungan semua pihak secara terus-menerus agar peningkatan pelayanan kepada wajib pajak terus berjalan dan sekaligus tercapainya administrasi perpajakan yang modern.
Menurut Wiyono (2008), E-Filling sangat berperan dalam meminimalisasi ketidakakuratan Modul Penerimaan Negara (MPN). E-Filing adalah sebuah layanan pengiriman atau penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik baik untuk Orang Pribadi maupun Badan (perusahaan, organisasi) ke Direktur Jendral Pajak melalui sebuah ASP (Application Service Provider atau Penyedia Jasa Aplikasi) dengan memanfaatkan jalur komunikasi internet secara online dan real time, sehingga Wajib Pajak (WP) tidak perlu lagi melakukan
