731. Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Madrasah Ibtidaiyah (MI)

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Era reformasi telah membawa perubahan-perubahan mendasar dalam berbagai kehidupan termasuk kehidupan pendidikan. Salah satu perubahan mendasar yang sedang digulirkan saat ini adalah manajemen negara, yaitu dari manajemen berbasis pusat menjadi manajemen berbasis daerah. Secara resmi, perubahan manajemen ini telah diwujudkan dalam bentuk "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah" yang kemudian diikuti pedoman pelaksanaannya berupa "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi. Konsekwensi logis dari Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut adalah bahwa manajemen pendidikan harus disesuaikan dengan jiwa dan semangat otonomi. Karena itu, manajemen pendidikan berbasis pusat yang selama ini telah dipraktekkan perlu diubah menjadi manajemen pendidikan berbasis sekolah. Sejak di berlakukannya UU Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah seperti tersebut diatas, yang di tandatangani oleh Presiden BJ. Habibi pada tanggal 7 Mei 1999, maka banyak sekali urusan – urusan yang semula dikelola oleh Pemerintah Pusat di serahkan pada pemerintah Daerah. 1) 1) E. Mulyasa, 2003. Manajemen Bebasis Sekolah. Rosda Karya, Bandung, Hal. 5 Salah satu urusan tersebut adalah pengelola pendidikan dasar dan menengah. Kebijakan ini jelas berdampak langsung pada pengelolaan Pemerintah Daerah dan termasuk juga didalamnya adalah lembaga pendidikan, baik berdampak dalam perubahan kebijakan maupun persoalan anggaran. Secara garis besar kebijakan tersebut berdampak pada perubahan Politik pendidikan di Indonesia, baik secara institusional (kelembagaan) maupun secara manajerial. Kebijakan secara institusional yang dimaksud adalah perubahan kebijakan yang semula dikendalikan dari pusat (sentralistik) yakni UU No.2 tahun 1889 yang diturunkan dalam aturan PP No. 27, 28, 29 Tahun 1990, menjadi kebijakan Pemerintah Daerah (desentralistik) (UU No. 22 Tahun 1999). Dalam kebijakan yang seperti ini, Pemerintah Daerah memiliki kebebasan dan keleluasan dalam mengarahkan dan mengembangkan sistem Pendidikan sesuai dengan kondisi daerahnya masing-masing, hal ini tentang UU No. 22 1999 Pasal 11 ayat 2. Kebijakan dalam hali ini berakibat pada pertanggung jawaban lembaga pendidikan yang semula kepada pemerintah pusat kini cukup pada Pemerintah Daerah setempat, demikian juga dengan persoalan pengangkatan pegawai juga ditangani oleh Pemerintah Daerah. Dampak manajerial pada lembaga pendidikan adalah semua pengolaan dan pengembangan lembaga diserahkan dan diberikan keluasan pada lembaga pendidikan yang bersangkutan, sehingga lembaga pendidikan dapat melakukan berbagai inovasi dan pengembangan sesuai dengan kondisi yang ada. Persoalan yang ditimbulkan dari perubahan diatas adalah persoalan pendanaan atau anggaran untuk sektor pendidikan (terutama lembaga pendidikan Al Hayatul Islamiyah ) yang masih tergantung pada pendapataan daerahnya masing-masing. Bagi beberapa daerah yang memiliki sumber keuangan yang banyak, permasalahan diatas tidak begitu berpengaruh, namun bagi daerah yang minus dalam hal anggaran hal tersebut bisa menjadi permasalahan yang cukup serius. Permasalahan ini berakibat pada tertutupnya atau dimergernya beberapa lembaga yang ada karena faktor pembiayaan yang sangat minim. Oleh karena itu, kemandirian atas dasar kebijakan otonomi sangat memerlukan kelengkapan administrasi dan kemampuan secara manajerial disertai dengan sumber pendanaan yang cukup agar dapat mendukung kelangsungan institusinya. Kelengkapan administrasi dan menejemen yang dikelola sesuai tugas dan fungsinya akan menjadi faktor terwujudnya nilai efektivitas dan efisiensi sebuah lembaga pendidikan, termasuk madrasah. Madrasah Ibtidaiyah Al Hayatul Islamiyah yang merupakan sekolah umum berciri khas Agama Islam : dalam hal ini kurikulum yang digunakan adalah kurikulum Diknas dan Dep. Agama yang secara otomatis perbandingan antara pelajaran umum dengan pelajaran agama menjadi 70 % pelajaran umum yang sebenarnya adalah pelajaran yang ditetapkan pada sekolah umum dan 30 % pelajaran agama yang sebenarnya adalah merupakan pengembangan dari pendidikan agama pada sekolah umum 10 % yang hanya dari total kurikulum pada sekolah umum. Dalam pengembangan pendidikannnya Fleksibilitas dan kepekaan sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi cepatnya perubahan yang komplek dan mengglobal, karena secara garis besar pendidikan islam terbagi dua tingkatan

File Selengkapnya.....

Kumpulan Skripsi dari Berbagai Jurusan

Title: 731. Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Madrasah Ibtidaiyah (MI)

URL: http://www.koleksiskripsi.com/2012/12/731-implementasi-manajemen-berbasis.html