| No | JUDUL SKRIPSI |
|
|
| 90 | Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Tiket Kereta Api Akibat Dari Pandemi Covid 19 |
| 89 | Tinjauan Yuridis Persyaratan Pembukaan Rekening Tabungan pada Bank Dikaitkan dengan Syarat Dewasa dalam Hukum Positif Di Indonesia |
| 88 | Tinjauan Yuridis Mengenai Hak Konsumen Atas Kenyamanan dan Keselamatan dalam Mengonsumsi Barang dan Atau Jasa di Masa Pandemi Covid-19 |
| 87 | Tinjauan Hukum Kontrak Bidang Pertambangan Dalam Perspektif Hukum Perdata |
| 86 | Tanggung Jawab Pelaku Usaha PT. Solusi Transportasi Indonesia (Grab) Terhadap Konsumen Atas Perubahan Klausula Baku dalam Program Challenge |
| 85 | Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan |
| 84 | Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha pada Transaksi Jual-Beli Online yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 |
| 83 | Perlindungan Konsumen Perusahaan Pembiayaan Dari Penarikan Paksa oleh Lessor Melalui Debt Collector Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi |
| 82 | Pernikahan Dibawah Umur dan Pengaruh Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga |
| 81 | Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan atau Minuman Impor yang Tidak Berlabel Bahasa Indonesia |
| 80 | Perlindungan Hukum Terhadap Penyajian Makanan Bagi Narapidana Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen |
| 79 | Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Uang Elektronik pada Jalan Tol (E-Toll) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen |
| 78 | Perlindungan Hukum terhadap Pengguna Jasa Laundry Sepatu Atas Kelalaian Pelaku Usaha Laundry Sepatu yang Mengakibatkan Kerugian |
| 77 | Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Penjualan Makanan dan Minuman dalam Kemasan Kadaluwarsa di Minimarket |
| 76 | Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Kerusakan Barang dalam Pelaksanaan Pengangkutan Barang Melalui Darat pada Perusahaan Ekspedisi |
| 75 | Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Praktik Kartel Tarif Tiket Pesawat Terbang oleh Maskapai Penerbangan dalam Negeri |
| 74 | Peranan dan Tanggung Jawab Pengangkut terhadap Penumpang Tidak Resmi Sebagai Pengguna Jasa Transportasi Darat |
| 73 | Penyelesaian Ganti Kerugian pada Nasabah Pengguna Mobile Banking yang Mengalami Kesalahan Transaksi |
| 72 | Pelaksanaan Pertunjukan Film di Bioskop Ditinjau dari Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman |
| 71 | Asas Kebebasan Berkontrak Terhadap Perjanjian Jual Beli Komoditi Hasil Pertanian |
| 70 | Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Poligami Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan |
| 69 | Analisis Yuridis terhadap Penolakan Restrukturisasi Perjanjian Kredit Macet |
| 68 | Analisis Yuridis Penggunaan Jasa Dept Collector dalam Penarikan Objek Sengketa oleh Perusahaan Pembiayaan |
| 67 | Analisis Yuridis Pelanggaran Asas Itikad Baik dalam Penggunaan Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis |
| 66 | Analisis Yuridis Akibat Hukum Bagi Para Pihak dalam Perbuatan Wanprestasi oleh Nasabah PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dalam Perjanjian Kredit Perbankan |
| 65 | Analisis terhadap Bentuk Surat Dakwaan dan Implikasinya dalam Pembuktian Tindak Pidana Pornografi dan Tindak Pidana Kesusilaan Menurut UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik |
| 64 | Pengangkatan Anak (ADOPSI) Oleh Orang Tua Angkat Yang Belum Menikah (Studi Penetapan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 0036PDT.P2012PA.TNK) |
| 63 | Perlindungan Hukum Terhadap DebiturNasabah Dalam Perjanjian Kredit Bank |
| 62 | Analisis Hukum Terhadap Perjanjian Angkutan Antara Perusahaan Angkutan Barang Dengan Pengirim Melalui Angkutan Darat |
| 61 | Penerapan Prinsip Kehati-Hatian dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah |
| 60 | Analisis Yuridis terhadap Implementasi Perjanjian Pemborongan Rehab Taman Makam Pahlawan Bukit Barisan antara Dinas Kesejahteraan dan Sosial |
| 59 | Aspek Perlindungan Hukum Pengguna Jasa (Penumpang) Transportasi Online Berbasis Aplikasi Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Angkutan Jalan |
| 58 | Pertanggungjawaban Hukum Rumah Sakit bagi Pasien BPJS terhadap Tindakan Medis yang Dilakukan oleh Dokter Mmuda |
| 57 | Aspek Hukum Penghapusbukuan Kredit (Write Off) Sebagai Salah Satu Cara Penyelesaian Kredit Bermasalah |
| 56 | Perjanjian Pemasangan Instalasi Pipa Air Minum Antara Pdam Tirtanadi Dengan Pihak Kontraktor |
| 55 | Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Koperasi Yang Melakukan Penyimpanan Dana Pada Suatu Lembaga Non Bank |
| 54 | Tinjauan Yuridis Penerapan Manajemen Risiko Pada Bank Sumut Yang Melakukan Pemberian Kredit Pemilikan Rumah |
| 53 | Akibat Hukum Pemakaian Merek Yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek |
| 52 | Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Pemborongan Bangunan Pabrik Kelapa Sawit |
| 51 | Perlindungan Konsumen Perusahaan Gas Negara Dalam Memperoleh Hak Informasi |
| 50 | Aspek Hukum Upaya-upaya Pencegahan Terjadinya Kredit Bermasalah |
| 49 | Tinjauan Yuridis terhadap Asuransi Jiwa dalam Proses Pelaksanaan Penyelesaian Klaim Pembayaran Asuransi |
| 48 | Perjanjian Kerjasama Franchise |
| 47 | Analisis Hukum Terhadap Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa Antara Dinas Pendidikan |
| 46 | Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Koperasi Yang Melakukan Penyimpanan Dana Pada Suatu Lembaga Non Bank |
| 45 | Tanggung Jawab Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara Untuk Melindungi Konsumen Terhadap Beredarnya Daging Glonggongan di Pasar Tradisional Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 |
| 44 | Tinjauan Yuridis Surat Perjanjian (Kontrak) Pemborongan Antara Dinas KIMPRASDA (Permukiman Dan Prasarana Daerah) |
| 43 | Eksekusi Hak Tanggungan Sebagai Penyelesaian Kredit Macet |
| 42 | Perjanjian Pelaksanaan Pengadaan Tenaga Kerja Office Boy Antara Pt.Pertamina (Persero) Dengan Pt.Rajawali Karya Mandiri |
| 41 | Analisis Hukum Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Pemberian Kredit Tanpa Agunan |
| 40 | Tanggungjawab Sosial Perusahaan Dalam Rangka Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Perbankan |
| 39 | Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Kreditur Yang Memberikan Pinjaman Kredit Tanpa Agunan |
| 38 | Perlindungan Hukum Terhadap Tertanggung Asuransi Kendaraan Bermotor Yang Terikat Perjanjian Pembiayaan Konsumen |
| 37 | Tinjauan Yuridis Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan Yang Objeknya Tanah Dengan Status Hak Guna Usaha |
| 36 | Analisis Terhadap Keselamatan dan Keamanan Penumpang Pesawat Udara pada Layanan Jasa Tour and Travel dalam Perpektif Perlindungan Hukum |
| 35 | Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Berbahaya |
| 34 | Efektifitas Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat |
| 33 | Kedudukan Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Negeri Medan |
| 32 | Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) Di Lingkungan Perusahaan |
| 31 | Aspek Hukum Peningkatan Pelayanan Jasa Bagi Penumpang Pesawat |
| 30 | Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kerjasama Antara Pt. Asusindo Servistama Dan Medan Selular |
| 29 | Tanggug Jawab Jasa Pengiriman Barang Terhadap HilangAtau Rusaknya Barang Melalui Jalur Darat |
| 28 | Pelaksanaan Pengangkatan Wali Serta Perlindungan Anak di Panti Asuhan Gelora Kasih Sibolangit |
| 27 | Pemberian Kredit Dengan Jaminan Sertifikat Hak Milik |
| 26 | Aspek Hukum Perjanjian Kerjasama Pengangkutan Limbah B3 (Fly Ash) pada Perusahaan Pengangkutan |
| 25 | Aspek Hukum Perjanjian Kerjasama Pengangkutan Barang Melalui Darat Antara PT. Rahmat Jaya Transport dengan PT. Indofood |
| 24 | Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Akibat Perbedaan Harga Antara di Rak Dengan di Kasir Ditinjau dari UU Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999 |
| 23 | Upaya Bank Dalam Penyelesaian Kredit Macet dengan Jaminan Hak Tanggungan pada PT. Bank Rakyat Indonesia |
| 22 | Tinjauan Yuridis atas Perdagangan Internasional dengan Menggunakan LC (Letter of Credit) pada CV. Mas Indowood Lestari |
| 21 | Kedudukan Penjamin Dalam Pemberian Kredit Usaha Kecil dan Menengah |
| 20 | Perlindunga Hukum Bagi Pengguna Jasa Angkutan Antar Kota Bus CV. INTRA |
| 19 | Perlindungan Hukum terhadap Nasabah PT. Bank Mandiri Dalam Kaitannya dengan Perjanjian Kredit Bank yang Melibatkan Perusahaan Asuransi PT.Central Asia Raya |
| 18 | Aspek Hukum Perlindungan Keselamatan Penumpang Sipil Dalam Penerbangan Militer Ditinjau Menurut Peraturan Perundang-Undangan |
| 17 | Perlindungan Hak Pencipta Terhadap Pengubahan Aransemen Musik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta |
| 16 | Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Antara Perusahaan Listrik Negara Dengan Pelanggan Akibat Wanprestasi |
| 15 | Kajian Hukum Terhadap Kontrak Kerja Untuk Kegiatan Bongkar Muat Antara PT. Pelindo I Cabang Belawan Dengan PT. FKS Multi Agro Tbk |
| 14 | Analisis Hukum Terhadap Perjanjian Pemborongan Membangun Tanaman Ulang Karet Tahun 2015 Antara PT. Perkebunan Nsantara III dan CV. Wira Andalan Mandiri |
| 13 | System Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Bangunan Di Kota Ternate |
| 12 | Perubahan Perjanjian Kerja Terhadap Status Pekerja Waktu Tertentu Setelah Kenaikan Upah (Studi Ka.... |
| 11 | Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Pada Malam Hari Di Easy Minimarket Jogjakarta |
| 10 | Perjanjian Pengangkutan Barang Melalui Kapal Laut |
| 9 | Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Pekerjaan Site Akuisisi (Sitac) PT Excelcomindo Pratama Tbk antara PT Boer Properti Indonesia dengan PT Laras Surya Mandiri |
| 8 | Peran Polri Dalam Menangani Kecelakaan Tabrak Lari |
| 7 | Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Sejak Berlakunya Keppres Nomor... |
| 6 | Penentuan Pencipta Atas Lagu “23 Juli” Dan Penyelesaian Sengketanya (Studi Kasus Sengketa Antara Pihak Thomas “Gigi” Dan Dj. Riri Melawan PT. RAPI FILMS) |
| 5 | pelindungan bagi pekerja buruh pada Dinas Kebakaran Kota Mataram |
| 4 | Pelaksanaan Perjanjian Pemborongan Proyek Peningkatan Jalan Jemasih-Sindangwangi tahap III Kecama |
| 3 | Pelaksanaan Bangunan di Kota Ternate Kaitannya dengan Perda Nomor 9 Tahun 2001 Tentang Bangunan. |
| 2 | Kode Sumber (Source Code) Website Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia |
| 1 | Hukum Monopoli |