ABSTRAK
Jasa pengangkutan darat hadir untuk mengatasi masalah masyarakat dalam melakukan perpindahan barang dari satu tempat ke tempat tujuan. Pelaksanaan pengangkutan ini dirasa perlu untuk dilakukan pengawasan dan pengaturan dalam sebuah perundang-undangan tentang pengangkutan. Masih kurang jelasnya perlindungan terhadap konsumen atas kerusakan barang pada kegiatan pengangkutan membuat ketidakpastian hukum dan lemahnya posisi konsumen. Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu: 1) Bagaimana pelaksanaan pengangkutan barang melalui jalur darat yang dilakukan oleh CV. MSH Express; 2) Bagaimana bentuk tanggung jawab CV. MSH Express sebagai pengangkut apabila terjadi kerusakan terhadap barang yang diangkut; 3) Bagaimana penyelesaian kasus ganti rugi terhadap barang yang mengalami kerusakan dalam proses pengangkutan di CV. MSH Express.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Yuridis Sosiologis. Pendekatan Yuridis karena akan menggunakan kaidah-kaidah hukum yang ada serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan bentuk tanggung jawab dan bentuk penyelesaian kasus ganti rugi dalam pengangkutan barang melalui darat di CV. MSH Express. Pendekatan Sosiologis karena penelitian ini melihat dari keadaan yang nyata atau praktik tentang pelaksanaan pengangkutan barang melalui darat di CV. MSH Express. Setelah data diperoleh, maka disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif.
Hasil penelitian menemukan bahwa Pelaksanaan pengangkutan pada CV. MSH Express telah sesuai dengan prosedur yang ada dan sesuai dengan apa yang diperjanjikan antara pihak pengangkut dan pengirim barang. Dalam pelaksanaan pengangkutan CV. MSH Express memiliki tanggung jawab untuk memastikan barang yang akan dikirim selamat dan aman selama di perjalanan sampai ke tempat tujuan, apabila terjadi kerugian pada saat pelaksanaan pengangkutan CV. MSH Express akan bertanggung jawab penuh atas segala bentuk kerugian sesuai dengan ketentuan dan diselesaikan di luar pengadilan sesuai dengan apa yang telah disepakati.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kerusakan Barang, Pengangkutan.
