SARI
Dalam lembaran Sejarah Indonesia hampir sepenuhnya petani selalu
menjadi obyek eksploitasi, baik oleh pemerintah kerajaan maupun
pemerintah kolonial. Masuknya sistem perkebunan ke pedalaman Jawa
merupakan awal mula sebuah sistem eksploitasi yang lahir dari proses
penjajahan. Pengelolaan tanah dengan tanaman homogen (monokultur),
ekspansi wilayah, mobilisasi tenaga kerja dan diskriminasi tidak memberi
hak hidup pada petani. PT. Pagilaran merupakan salah satu bentuk
perusahaan perkebunan teh di Kecamatan Blado, Kabupaten Batang, yang
telah memonopoli tanah dan tenaga kerja petani, sehingga petani tidak
mendapatkan apa yang menjadi hajat hidupnya. Hal tersebut mengakibatkan
ketimpangan dalam penguasaan sumber daya alam, terutama dalam
penguasaan tanah di Pagilaran.
Permasalahan yang muncul dari penelitian ini adalah, (1) kehidupan
sosial ekonomi petani teh Pagilaran tahun 1998-2000, (2) pengaruh adanya
Pabrik dan Perkebunan teh Pagilaran pada tahun 1998-2000 bagi masyarakat
sekitar, (3) pergolakan sosial yang terjadi pada petani teh Pagilaran tahun
1998-2000.
Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengetahui kehidupan sosial
masyarakat petani teh pagilaran tahun 1998-2000, (2) Mengetahui hubungan
antara petani dan perkebunan teh Pagilaran yang terjadi tahun 1998-2000,
(3) Mengetahui pergolakan sosial yang terjadi pada petani teh pagilaran
tahun 1998-2000. Metode penelitian yang digunakan adalah metode
penelitian sejarah. Langkah-langkah penelitian yang digunakan dalam
metode tersebut ada 4 tahap, yaitu: heuristik, kritik sumber, interprestasi dan
historiografi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem eksploitasi yang
merupakan peninggalan kapitalisme masih dipertahankan dalam praktek
perkebunan. Sistem ini tentu saja semakin menyengsarakan petani. Para
buruh tani Pagilaran yang rata-rata tidak bertanah, karena tanah yang
menjadi lahan garapan mereka telah direbut oleh perkebunan, tidak
mempunyai pilihan lain selain bekerja sebagai buruh di perkebunan
walaupun dengan upah yang relatif kecil. Hal tersebut terjadi karena mereka
tidak dapat lagi mengolah tanah peninggalan nenek moyang mereka.
Dengan demikian kemudian timbul sengketa kepemilikan lahan antara
petani dengan PT. Pagilaran.
Petani menggap dalam HGU Perkebunan Pagilaran seluas 1.131 Ha,
terdapat sekitar 450 Ha lahan milik petani, yang sebenarnya berada di luar
areal perkebunan. Petani yang merasa kecewa terhadap kinerja Pemerintah
Daerah Kabupaten Batang yang tidak dapat menyelesaikan sengketa tanah
yang mereka hadapi, berusaha merebut kembali tanah mereka dengan jalan
reklaiming. Tindakan para petani ini justru memicu pihak perkebunan untuk
semakin kuat dalam mempertahankan lahan persengketaan tersebut.
Perkebunan melakukan teror representatif terhadap para petani yang
mendukung aksi reklaiming. Tidak hanya itu saja, beberapa orang petani
bahkan ditangkap oleh aparat dengan tuduhan melakukan perusakan lahan
perkebunan. Hal ini tentu saja mengakibatkan kondisi sosial ekonomi para
petani teh Pagilaran semakin bergejolak.
Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa kondisi
sosial ekonomi petani yang buruk, justru semakin bertambah sengsara
dengan sistem eksploitasi yang diterapkan perkebunan. Kesejahteraan para
petani tidak pernah diperhatikan oleh perusahaan. Petani yang bekerja
menjadi buruh di PT. Pagilaran tidak mempunyai hubungan kerja yang jelas.
Status mereka sebagian besar adalah sebagai buruh harian lepas, tanpa
ikatan kerja yang jelas. Upah yang kecil serta jam kerja yang tidak mengenal
waktu harus diterima petani karena tidak adanya pilihan lain, selain bekerja
di perkebunan.
Persoalan tanah merupakan permasalahan yang penting dan harus
segera diselesaikan sebab mempunyai potensi konflik yang tinggi. Hal ini
akan berlangsung terus sebelum ditemukannya jalan keluar sebagai
pemecahan permasalahan agraria di Indonesia.
Dalam lembaran Sejarah Indonesia hampir sepenuhnya petani selalu
menjadi obyek eksploitasi, baik oleh pemerintah kerajaan maupun
pemerintah kolonial. Masuknya sistem perkebunan ke pedalaman Jawa
merupakan awal mula sebuah sistem eksploitasi yang lahir dari proses
penjajahan. Pengelolaan tanah dengan tanaman homogen (monokultur),
ekspansi wilayah, mobilisasi tenaga kerja dan diskriminasi tidak memberi
hak hidup pada petani. PT. Pagilaran merupakan salah satu bentuk
perusahaan perkebunan teh di Kecamatan Blado, Kabupaten Batang, yang
telah memonopoli tanah dan tenaga kerja petani, sehingga petani tidak
mendapatkan apa yang menjadi hajat hidupnya. Hal tersebut mengakibatkan
ketimpangan dalam penguasaan sumber daya alam, terutama dalam
penguasaan tanah di Pagilaran.
Permasalahan yang muncul dari penelitian ini adalah, (1) kehidupan
sosial ekonomi petani teh Pagilaran tahun 1998-2000, (2) pengaruh adanya
Pabrik dan Perkebunan teh Pagilaran pada tahun 1998-2000 bagi masyarakat
sekitar, (3) pergolakan sosial yang terjadi pada petani teh Pagilaran tahun
1998-2000.
Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengetahui kehidupan sosial
masyarakat petani teh pagilaran tahun 1998-2000, (2) Mengetahui hubungan
antara petani dan perkebunan teh Pagilaran yang terjadi tahun 1998-2000,
(3) Mengetahui pergolakan sosial yang terjadi pada petani teh pagilaran
tahun 1998-2000. Metode penelitian yang digunakan adalah metode
penelitian sejarah. Langkah-langkah penelitian yang digunakan dalam
metode tersebut ada 4 tahap, yaitu: heuristik, kritik sumber, interprestasi dan
historiografi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem eksploitasi yang
merupakan peninggalan kapitalisme masih dipertahankan dalam praktek
perkebunan. Sistem ini tentu saja semakin menyengsarakan petani. Para
buruh tani Pagilaran yang rata-rata tidak bertanah, karena tanah yang
menjadi lahan garapan mereka telah direbut oleh perkebunan, tidak
mempunyai pilihan lain selain bekerja sebagai buruh di perkebunan
walaupun dengan upah yang relatif kecil. Hal tersebut terjadi karena mereka
tidak dapat lagi mengolah tanah peninggalan nenek moyang mereka.
Dengan demikian kemudian timbul sengketa kepemilikan lahan antara
petani dengan PT. Pagilaran.
Petani menggap dalam HGU Perkebunan Pagilaran seluas 1.131 Ha,
terdapat sekitar 450 Ha lahan milik petani, yang sebenarnya berada di luar
areal perkebunan. Petani yang merasa kecewa terhadap kinerja Pemerintah
Daerah Kabupaten Batang yang tidak dapat menyelesaikan sengketa tanah
yang mereka hadapi, berusaha merebut kembali tanah mereka dengan jalan
reklaiming. Tindakan para petani ini justru memicu pihak perkebunan untuk
semakin kuat dalam mempertahankan lahan persengketaan tersebut.
Perkebunan melakukan teror representatif terhadap para petani yang
mendukung aksi reklaiming. Tidak hanya itu saja, beberapa orang petani
bahkan ditangkap oleh aparat dengan tuduhan melakukan perusakan lahan
perkebunan. Hal ini tentu saja mengakibatkan kondisi sosial ekonomi para
petani teh Pagilaran semakin bergejolak.
Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa kondisi
sosial ekonomi petani yang buruk, justru semakin bertambah sengsara
dengan sistem eksploitasi yang diterapkan perkebunan. Kesejahteraan para
petani tidak pernah diperhatikan oleh perusahaan. Petani yang bekerja
menjadi buruh di PT. Pagilaran tidak mempunyai hubungan kerja yang jelas.
Status mereka sebagian besar adalah sebagai buruh harian lepas, tanpa
ikatan kerja yang jelas. Upah yang kecil serta jam kerja yang tidak mengenal
waktu harus diterima petani karena tidak adanya pilihan lain, selain bekerja
di perkebunan.
Persoalan tanah merupakan permasalahan yang penting dan harus
segera diselesaikan sebab mempunyai potensi konflik yang tinggi. Hal ini
akan berlangsung terus sebelum ditemukannya jalan keluar sebagai
pemecahan permasalahan agraria di Indonesia.
