Isikan Kata Kunci Untuk Memudahkan Pencarian

Memuat...

8. Penerapan Sistem Administrasi Modern Dalam Pelaksanaan Reformasi Perpajakan Untuk Menunjang Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan

BAB I
PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang Permasalahan
            Perkembangan kegiatan pemerintah dari tahun ke tahun semakin bertambah. Masalah tersebut disebabkan dengan bertambahnya jumlah penduduk yang sangat cepat dan juga diperparah dengan gejala krisis ekonomi yang berkepanjangan yang melanda Indonesia. Hal ini baik secara langsung atau tidak langsung, mengakibatkan peranan pemerintah selalu meningkat di semua sektor kegiatan dalam menyediakan sarana dan prasarana layanan masyarakat (public goods and services) yang nantinya, berdampak kepada sistem pengeluaran pemerintah yang jumlahnya semakin meningkat. Dengan meningkatnya pengeluaran pemerintah (government expenses), dapat membuat beban pengeluaran pemerintah semakin bertambah.
Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah membutuhkan sumber penerimaan negara yang cukup besar. Karena itulah pemerintah melakukan pemungutan pajak. Alasan pemerintah melakukan pemungutan pajak karena pajak selain bertujuan mengisi keuangan atau kas negara (Fungsi Budgetair) untuk membiayai kegiatan-kegiatan rutin pemerintah, pajak juga digunakan oleh pemerintah untuk tujuan-tujuan tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah (Fungsi Regulerend) seperti melakukan pembangunan di semua sektor, pencapaian pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, dan juga mengadakan redistribusi pendapatan serta stabilitas ekonomi.
            Jumlah penerimaan pajak dari tahun ke tahun semakin meningkat jumlahnya. Hal ini dapat dilihat di dalam perubahan penerimaan dari sumber perpajakan tahun 2005 yang tercantum didalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tahun 2005, dimana jumlah penerimaan pajak tahun 2005 ditetapkan sebesar Rp 319,4 triliun. Dalam APBN 2005 penerimaan pajak ditetapkan sebesar Rp 297,8 triliun, dengan demikian penerimaan negara dari pajak meningkat sebesar 7,6% dan kontribusi pajak dalam APBN-P mencapai 35%.[1] Dengan meningkatnya jumlah penerimaan pajak, diharapkan pemerintah dapat mendistribusikan dan mengaolakasikan pendapatan tersebut secara adil dan merata, sehingga setiap masyarakat yang berada di setiap penjuru daerah dapat menikmati dan juga merasakan. 

Teman KoleksiSkripsi.com

Label

Administrasi Administrasi Negara Administrasi Niaga-Bisnis Administrasi Publik Agama Islam Akhwal Syahsiah Akuntansi Akuntansi-Auditing-Pasar Modal-Keuangan Bahasa Arab Bahasa dan Sastra Inggris Bahasa Indonesia Bahasa Inggris Bimbingan Konseling Bimbingan Penyuluhan Islam Biologi Dakwah Ekonomi Ekonomi Akuntansi Ekonomi Dan Studi pembangunan Ekonomi Manajemen Farmasi Filsafat Fisika Fisipol Free Download Skripsi Hukum Hukum Perdata Hukum Pidana Hukum Tata Negara Ilmu Hukum Ilmu Komputer Ilmu Komunikasi IPS Kebidanan Kedokteran Kedokteran - Ilmu Keperawatan - Farmasi - Kesehatan – Gigi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Keperawatan Keperawatan dan Kesehatan Kesehatan Masyarakat Kimia Komputer Akuntansi Manajemen SDM Matematika MIPA Muamalah Olahraga Pendidikan Agama Isalam (PAI) Pendidikan Bahasa Arab Pendidikan Bahasa Indonesia Pendidikan Bahasa Inggris Pendidikan Biologi Pendidikan Ekonomi Pendidikan Fisika Pendidikan Geografi Pendidikan Kimia Pendidikan Matematika Pendidikan Olah Raga Pengembangan Masyarakat Pengembangan SDM Perbandingan Agama Perbandingan Hukum Perhotelan Perpajakan Perpustakaan Pertambangan Pertanian Peternakan PGMI PGSD PPKn Psikologi PTK PTK - Pendidikan Agama Islam Sastra dan Kebudayaan Sejarah Sejarah Islam Sistem Informasi Skripsi Lainnya Sosiologi Statistika Syari'ah Tafsir Hadist Tarbiyah Tata Boga Tata Busana Teknik Arsitektur Teknik Elektro Teknik Industri Teknik Industri-mesin-elektro-Sipil-Arsitektur Teknik Informatika Teknik Komputer Teknik Lingkungan Teknik Mesin Teknik Sipil Teknologi informasi-ilmu komputer-Sistem Informasi Tesis Farmasi Tesis Kedokteran Tips Skripsi